Ia menjelaskan, tindakan TNI AL membongkar pagar laut di Tangerang telah sesuai dengan tugas dan fungsi mereka untuk menindak tegas praktik-praktik yang melanggar hukum di wilayah laut. 

Pagar laut ilegal tersebut mengancam ekosistem perairan, menghalangi akses nelayan kecil, dan melanggar hak atas laut sebagai ruang publik.

"Alih-alih memberikan dukungan, Menteri KP justru melempar tuduhan yang tidak berdasar," tambahnya.

Ia juga menyoroti lambannya respons Menteri KP terhadap isu-isu strategis di sektor kelautan dan perikanan. Menurutnya, polemik ini mencerminkan buruknya koordinasi antara KKP dan TNI AL yang seharusnya memiliki visi yang sama dalam menjaga kedaulatan laut. 

"Seharusnya Menteri KP tidak memperkeruh situasi, tetapi segera mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki komunikasi lintas institusi," ujarnya.

Ia mengingatkan bahwa pernyataan Menteri KP tersebut tidak hanya menurunkan kepercayaan publik, tetapi juga berpotensi melemahkan moral satuan TNI AL yang telah berjasa besar dalam menjaga keamanan laut.