RIAU24.COM -Polemik pemagaran laut epanjang 30,16 kilometer itu masih belum mendapatkan penanganan gas ari pemerintahan Prabowo Subianto terkait siapa dalang di balik proyek besar yang tersebar di beberapa wilayah di Tangerang. 

Melihat fenomena ini mantan Sekretariat Kementerian Badan usaha Milik Negara (BUMN) periode 2005-2010, Muhammad Said Didu meminta Presiden Prabowo Subianto untuk bertindak egas terkait masalah pagar laut di beberapa wilayah. 

Said Didu menilai keberadaan pagar laut yang dibangun di beberapa wilayah, berpotensi mengganggu kedaulatan negara serta bisnis yang besar.

Said menjelaskan, jika satu hektare lahan dari laut yang diambil di Tanjung Pasir, Kec. Teluk Naga, Banten. Maka, dapat dijual kembali per hektare mencapai angka Rp 600 miliar. 

Artinya jika satu hektare diambil, maka dia bisa menjual per hektare Rp 600 miliar. Anda bisa bayangkan kalau dia rencana mengambil laut 1.500 hektare, dan kalau dikalikan hasilnya mencapai sekitar 900 triliun.

Dari nilai rupiah yang telah dihitung, Said Didu mengatakan, bahwa pemagaran laut yang terjadi saat ini dinilai dapat menjadi suatu ladang bisnis untuk mencapai keuntungan yang sangat besar.

Terakhir, Said Didu menilai persoalan pagar laut ini adalah bentuk perampokan negara atas pembentukan Proyek Strategis Nasional (PSN) oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.

Sebelumnya, Eks Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Periode 2005-2010, Said Didu, ikut turun langsung. Dia bahkan membagikan video yang memperlihatkan TNI AL sudah menyiagakan Tank Amfibi.

Said Didu mengatakan proes pembongkaran yang dilakukan oleh TNI ini merupakansimbol hadirnya negara.

Ratusan personel TNI Angkatan Laut, personel Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), bersama dengan ratusan nelayan dan warga membongkar pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu (22/1/2025).

(***)