RIAU24.COM - Israel akan memperparah kondisi para tahanan Palestina dengan melarang memasak, membatasi kunjungan dan membatasi penggunaan air. Kebijakan ini diklaim sebagai pemenuhan kewajiban moral kepada para korban serangan oleh para tahanan. 

"Pesta ini akan segera berakhir," kata Menteri Keamanan Publik Israel Gilad Erdan pada hari Rabu saat mengumumkan pembatasan untuk para tahanan Palestina yang ditahan di penjara Israel.

"Memperburuk kondisi teroris diperlukan untuk menciptakan pencegahan dan untuk memenuhi kewajiban moral kita kepada para korban teror dan keluarga mereka,"katanya dikutip dari Sindonews mengutip dari The Jerusalem Post, Kamis 3 Januari 2019.

Aturan baru akan membuat para tahanan yang berasal dari faksi Hamas dan Fatah dua faksi Palestina yang berseberangan ditahan bersama-sama. 

Menurut Erdan, mereka sebelumnya ditahan di sel yang sesuai dengan afiliasi mereka. Kondisi seperti itu, kata dia, hanya menguatkan ikatan dalam kelompok masing-masing."Memperkuat identitas organisasi mereka,"ujarnya.

Di bawah pedoman baru, para tahanan  tidak akan lagi bisa memasak untuk diri mereka sendiri di dalam bangsal. Erdan mengatakan bahwa hak istimewa berupa izin memasak telah memberi mereka keuntungan yang tidak adil.

"Sering kali, gambar-gambar yang menyebalkan muncul dari (kegiatan) memasak di sayap teroris. Pesta ini akan segera berakhir," katanya.

Menurutnya, peralatan memasak akan disita dan "uang kantin" tahanan yang diterima dari organisasi hak asasi manusia dan kerabat mereka akan berkurang secara drastis.

Dalam pengumumannya, Erdan memberikan perhatian khusus pada apa yang dia sebut sebagai penggunaan air secara "gila" oleh para tahanan keamanan. Menteri tersebut mengklaim para narapidana aksi mereka sengaja untuk mencoba memerangi Israel yang menderita kekurangan air tawar. 

Menurut statistik yang dikutip oleh Erdan, seorang tahanan keamanan menggunakan lima kali atau lebih jumlah air yang rata-rata warga negara Israel gunakan dalam sehari.

Aturan baru ini juga akan membatasi kunjungan keluarga dan melarang anggota parlemen Israel mengunjungi tahanan Palestina di penjara.

Langkah itu dikecam kelompok-kelompok hak asasi manusia Palestina yang mengatakan bahwa peraturan baru itu membuat kehidupan para tahanan menderita tak tertahankan.

Qadri Abubaker, kepala Komisi Tahanan, menyerukan kepada publik, media, pejabat, dan pendukung hak-hak Palestina untuk secara tegas menentang pembatasan baru untuk mengekspos kebijakan arogan tersebut.

Kelompok Masyarakat Tahanan Palestina (PPS), sebuah kelompok advokasi non-pemerintah, menuduh Erdan menggunakan tindakan keras terhadap para tahanan Palestina untuk menopang citranya sendiri menjelang pemilu Israel pada 9 April mendatang.

"Apa yang telah diumumkan Erdan mengenai rekomendasinya untuk mengambil apa yang diperjuangkan para tahanan adalah tidak lebih dari kebangkrutan politik di mana para tahanan itu digunakan sebagai pelelangan pemilu antara para kandidat partai-partai Israel," Qaddoura Faris, kepala PPS, mengatakan kepada Wafa.