RIAU24.COM - Janji Presiden Jokowi akan memberikan gaji kepada pemegang kartu prakerja hingga mereka mendapat pekerjaan terus menuai kontroversi.

Politikus Partai Gerindra Bambang Riyanto menilai capres petahana ini terlalu banyak obral janji meski tidak masuk akal. Apalagi di saat negara dalam posisi menanggung utang ribuan triliunan rupiah.

"Mau gaji lulusan SMA, SMK, Politeknik, perguruan tinggi yang belum bekerja. Ambil uang dari mana? Mau nambah utang lagi, lantas kapan kita bebas utang kalau begini terus, atau mau bayar pakai daun?," kata Bambang seperti dilansir JPNN, Kamis (7/3).

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI ini menilai Jokowi sudah terbiasa berjanji dan dengan mudah mengingkari. Dia ingat ketika 2014 banyak honorer K2 serta PNS memberikan dukungan kepada Jokowi karena adanya janji untuk meningkatkan kesejahteraan.

Nyatanya, empat tahun PNS tidak pernah naik gaji. Masuk tahun kelima pemerintahannya, baru menaikkan gaji PNS.

Begitu juga honorer K2, diangkat PNS hanya 6000-an dari 438.590 orang. Kini diarahkan ke PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) tapi tidak mengakomodir semuanya. Itu pun banyak kendala di lapangan karena daerah kesulitan fiskal.

"Namanya kampanye memang tebar janji tapi mbok ya dipikir janjinya ini masuk akal apa enggak. Untuk bayar utang dan bunganya saja, pemerintahan Jokowi harus utang baru," ujarnya.

Bambang mencontohkan gaji perangkat desa yang katanya mau dibuat setara PNS golongan 2A, tidak bisa direalisasikan karena dananya nihil.

"Honorer yang kerja keras cuma digaji Rp 200 ribu - Rp 300 ribu per bulan. Lalu pengangguran mau digaji berapa? Rp25 ribu? Beli rokok? Tidak mungkin pengangguran digaji lebih tinggi dari honorer yang kerja keras," tutupnya.***

 

R24/bara