RIAU24.COM -  Ketua Komisi V DPRD Riau Aherson meminta pemerintah kota Pekanbaru dan DPRD Kota segera mencari solusinya dengan duduk bersama untuk menyelesaikan tuntutan demo guru di depan kantor walikota Pekanbaru. Hal ini diminta supaya proses belajar dan mengajar tidak terganggu dan berlarut-larut. 

"Kita minta walikota,  DPRD kota dan guru rapat bersama untuk menyelesaikan masalah ini. Supaya masalah ini tidak berlanjut-lanjut dan proses belajar mengajar tidak terganggu, " kata Aherson di DPRD Riau.  Senin 25 Maret 2019.

Memang diakui Aherson dirinya prihatin akan kondisi para guru yang tidak terima atas perwako Pekanbaru no 7 tahun 2019 yang isinya guru bersertifikasi tidak lagi menerima tunjangan profesi. Tapi tentunya para guru perlu memperhatikan tentang kewajiban belajar dan mengajar. 

"Saya berharap jangan sampai kepentingan pribadi dijadikan alasan untuk tidak menjalankan proses belajar dan mengajar apalagi guru yang berstatus ASN itu digaji oleh negara," ucapnya. 

Memang kata Politisi Demokrat itu,  kondisi ekonomi sekarang kebutuhan semakin tinggi sehingga tidak membuat kecukupan. Tapi yang namanya kewajiban jangan sampai diabaikan. 

"Saya juga kecewa guru yang demo itu mangabaikan akan tanggung jawab demi kepentingan Pribadinya. Tapi saya minta pemko segera bertindak, " jelasnya. 

Sebelumnya puluhan guru berdemo di kantor walikota Pekanbaru. Adapun tuntutanya agar meminta pemerintah merevisi Peraturan Walikota (Perwako) Nomor 7 Tahun 2019 yang saat ini belum terkabul.