BNN Tegaskan Akan Tindak Tempat Hiburan Malam Penyedia Narkoba
RIAU24.COM - Kian maraknya peredaran narkoba di wilayah Provinsi Riau ternyata sudah menjadi perhatian khusus Badan Narkotika Nasional (BNN), hal itu dapat dilihat dari beberapa kali pengungkapan yang dilakukan petugas.
Deputi Bidang Pemberantasan BNN RI Irjen Arman Depari saat di Pekanbaru menyebutkan, minimnya pengawasan terhadap tempat hiburan di Kota Pekanbaru sehingga rentan jadi tempat peredaran Narkoba.
"Dari pantauan kita, saat ini banyak tempat hiburan di Kota Pekanbaru yang kurang terawasi, sehingga berpotensi jadi tempat peredaran Narkotika," ungkapnya.
Jenderal bintang dua ini memberikan sinyal bakal turun langsung jika masih ada ditemukan indikasi tersebut, "Jika masih ada juga, saya yang akan turun langsung membersihkannya," tegas Arman Depari, Senin (29/4/2019) siang.
Terpisah, Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Riau, Brigjen Wahyu Widada bakal menindaklanjuti ucapan Deputi BNN tersebut.
"Tidak ada toleransi terhadap peredaran Narkoba di wilayahnya, yakni Riau. Apalagi kepada tempat hiburan malam yang 'membandel', itu akan segera ditindak," tegasnya.
Untuk itu, ia mengharapkan kerjasama dengan Pemda dan instansi masyarakat dalam mengawasi.
"Yang disampaikan Pak Deputi akan kita tindak lanjuti. Tidak ada toleransi untuk itu (Peredaran Narkoba), jangan ada yang main-main dengan Narkoba, kita tindak tegas," ungkap Wakapolda Riau.
Dikatakannya lagi, jika ada yang mengetahui adanya tempat hiburan malam ataupun tempat lainnya yang menjual narkoba, segera laporkan ke polisi.
"Kalau ada informasi di mana tempatnya beritahu kita, di mana tempat yang biasa digunakan untuk peredaran Narkoba. Identitas pelapor kita tutupi. Kita sikat bersama," pungkas perwira tinggi Polri lulusan terbaik Akpol (Adimakayasa) tahun 1991 tersebut.
Menurutnya, sejauh ini pengungkapan kasus Narkoba di Riau sudah dimaksimalkan oleh Polda dan BNN, namun peredarannya tetap saja masih ada.
"Ini jadi PR kita bersama, meski sudah berulang kali diungkap, masih ada terus. Ini perlu kolaborasi, bukan hanya dengan pemerintah juga masyarakat," pungkasnya.