RIAU24.COM -  JAKARTA - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) tidak dapat berdiam diri untuk kembali mengusulkan kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) Tahun 2019 di lingkungan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah (Pemda).

Hal ini dapat diketahui dari surat nomor B/617/M.SM.01.00/2019 yang isinya menjelaskan tentang penyampaian usulan kebutuhan formasi ASN tahun 2019.

Mohammad Ridwan, selaku Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyebutkan kebutuhan ASN ini masih sekedar usulan untuk kebutuhan PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

"Ini setiap tahun dihadirkan, sesuai dengan Undang-Undang ASN dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS. Ini wajib menjadi rencana kebutuhan pegawai dan disampaikan kepada Menpan RB dan Kepala BKN," kata Ridwan yang dikutip dari Kompas (26/5).

"Di tahun 2019 ini, diperkirakan jumlah yang dibutuhkan 100.000-an CPNS. Jumlah detailnya dan jadwal pastinya di tahun 2019 ini masih belum tersedia. Tapi rekrutmen kemungkinan besar akan ada di tahun 2019 ini," kata dia lagi.

Proses usulan kebutuhan pegawai paling lambat disampaikan pada minggu kedua bulan Juni 2019. Jika kementerian/lembaga/pemda yang belum menyampaikan usulan formasi sampai batas waktu yang ditentukan. Maka kementerian/lembaga/pemda tersebut dinyatakan tidak melaksanakan pengadaan ASN Tahun 2019.