RIAU24.COM -  SELATPANANG - Sanksi atau hukuman kepada pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti yang tidak hadir saat hari pertama kerja pasca libur Lebaran Idul Fitri 1440 Hijriyah lalu sudah ditetapkan. Bahkan, pihak Badan Kepegawaian Daerah (BKD) sudah menyurati seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar segera melaksanakan hukuman.

Seperti yang diungkapkan Sekretaris BKD, Bakharudin, Rabu (7/3/2019). Ia menegaskan hukuman diputuskan secara bersama dan dengan berbagai pertimbangan.

“Dalam memutuskan hukuman ini tidak kita sendiri saja. Tetapi melibatkan pimpinan (Bupati, Wabup, Sekda, dan Asisten III). Sehingga keputusannya sudah melalui berbagai pertimbangan kuat,” ungkapnya.

Kepala Bidang (Kabid) Pengembangan,  Pembinaan,  dan Kinerja Aparatur H Haramaini membeberkan hukuman bagi pegawai non PNS yakni pemotongan gaji sebesar 50 persen. Pemotongan dilakukan selama dua bulan (Agustus dan September). “Jumlah pegawai non PNS yang dinyataan tidak hadir tanpa keterangan sebanyak 155 orang,” ujarnya.

Sementara, bagi PNS, tidak dibayarkan insentifnya selama satu bulan. Jumlahnya sendiri sebanyak 39 orang.

“100 persen insentif tidak akan dibayarkan kepada PNS yang tidak hadir tanpa keterangan saat hari pertama kerja pasca libur dan cuti bersama Lebaran Idul Fitri 1440 Hijriyah,” tambahnya.

Nantinya, BKD juga akan meminta laporan atas pelaksanaan hukuman berupa pemotongan pendapatan bagi pegawai tersebut. Sehingga, bisa dipastikan hukuman terlaksana dengan baik.

“Yang melakukan pemotongan pendapatan itu adalah Kepala OPD. Jadi, paling lama seminggu setelah dilaksanakan pemotongan pendapatan itu, harus disampaikan kepada kita secara admnistrasi,” ucapnya.

Dengan pelaksanaan hukuman tersebut, H Haramaini berharap ada efek jera bagi pegawai non PNS dan PNS. Sehingga bisa lebih disiplin dan mengikuti aturan yang berlaku.

“Kita berharap dengan hukuman ini dapat membuat mereka berubah dan tidak diikuti oleh pegawai lainnya. Sehingga ada efek jera,” ungkapnya.***

R24/phi/mad