RIAU24.COM - Pengamat Politik, Rocky Gerung menanggapi persoalan maraknya buzzer yang kembali menjadi perhatian publik. Terlebih lagi Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko mengaku jika pemerintah sudah tidak membutuhkan buzzer.

Rocky mengatakan jika para buzzer tersebut dibayar oleh pemerintah atau seperti dilegalkan, maka terbukti pemerintah pernah menggunakan jasa mereka.

"Bila istana menggaji buzzer, maka tak ada lagi alasan membasmi hoax. Legaaaal, Ndro," ujar Rocky di akun Twitternya, Minggu, 6 Oktober 2019.
zxc1

Seperti diberitakan sebelumnya, Pada saat jelang pemilihan presiden (pilpres) 2019, banyak akun-akun yang menjadi pembela Presiden Joko Widodo di media sosial.

Meski pun pilpres sudah usia, akun buzzer tersebut masih ada dan kembali jadi sorotan saat banyaknya demonstrasi menentang kebijakan Jokowi soal beberapa RUU.

Tak hanya membela Jokowi habis-habisan, para buzzer tersebut juga menyerang akun atau kelompok lain yang berseberangan dengan pemerintah.
zxc2

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengakui keberadaan buzzer itu. Kepada para buzzer, Moeldoko meminta agar mengganti cara berkomunikasi yang baik.
 
"Menurut saya yang paling penting perlu ada kesadaran bersamalah kita semuanya menurunkan tensi, kemudian kita tata ulanglah cara berkomunikasi," kata dia melansir dari Kumparan.com.

"Perlu mencari diksi-diksi yang lebih. Kan tidak harus menyerang, tidak harus saling menjelekkan, tidak harus saling mengecilkan," lanjutnya.