RIAU24.COM - JAKARTA- Menteri Pertahanan Prabowo Subianto enggan menjelaskan anggaran program-program kerjanya secara terbuka saat rapat dengar pendapat dengan Komisi I DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (11/11/2019).

zxc1

Menurut Prabowo bahwa pembahasan anggaran pertahanan harus digelar secara tertutup. "Kami bersedia bicara kepada saudara-saudara, apa saja secara tertutup saya bersedia. Mohon maaf saya tidak akan mau bicara terlalu terbuka," katanya.

Hal ini berawal dari tanggapan Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Effendi Simbolon yang meminta agar Ketua Umum Partai Gerindra itu  membeberkan dukungan anggaran terhadap program-programnya.

zxc2

"Dukungan anggarannya seperti apa, tolong disampaikan agar ini jadi bahasan kita rapat pagi ini," katanya.

Tanggapan tersebut pun disanggah oleh Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid, anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Syaifulla Tamliha, dan anggota Fraksi Partai Amanat Nasional Alimin. Kesemuanya menilai bahwa urusan anggaran akan dibahas secara tertutup.

Sebagaimana, keputusan dalam rapat pimpinan komisi dan kelompok fraksi sebelumnya. Alimin pun menyebutkan, bahwa rapat anggaran secara tertutup adalah tradisi rapat-rapat di Komisi Pertahanan selama ini.

"Saya ingin tradisi ini kita akui, rapat pimpinan fraksi dan komisi tadi sudah memutuskan seperti tadi. Kemudian kita masuk ke tertutup. Ini keputusan yang kita buat, yang saya kira hampir semua kapoksi hadir," kata Alimin.

Effendi pun menjelaskan, selazimnya
EPrabowo menyampaikan program kerja disertai dukungan anggaran. Dia pun beralasan dukungan anggaran itu sudah tertuang dalam dokumen presentasi yang disampaikan Prabowo, tetapi tidak dibacakan.

"Bahwa nanti kita akan bahas tertutup, ya, itu kesepakatan kita. Tapi di bahan ini sudah terbuka Saudara Menhan," kata Effendi.

Prabowo pun menjawab, bahwa ia akan terbuka kepada Komisi I. "Tetapi tidak terbuka kepada umum," katanya.

Namun, Effendi menyebutkan, anggaran Kemenhan yang besarannya Rp131 triliun sudah tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2020 sehingga bukan rahasia lagi.


Menanggapi hal ini, Prabowo mengatakan tak keberatan menjelaskan kembali ihwal anggaran Rp 131 triliun itu. Namun, dia mengingatkan bahwa topik ini kadang berkaitan dengan isu kesiapan dan kemampuan negara di bidang pertahanan, yang seharusnya menjadi rahasia negara.

Hal ini pun ditanggapi oleh anggota Komisi I lainnya dari PDI-Perjuangan,  Adian Napitupulu yang meminta agar masalah anggaran itu dibacakan saja.

"Ini kan jadi lucu. Di sini kita paparkan terbuka, tapi enggak mau dibacakan. Sampaikan saja terbuka, dan Pak Menhan tidak keberatan kok. Kenapa yang lebih khawatir pimpinan daripada Pak Menhan," kata Adian.

Anggota Komisi I dari Fraksi Demokrat Syarief Hasan juga membela usulan PDIP. Menurut dia, tak masalah jika Prabowo membeberkan secara garis besar saja.

Anggota Komisi I dari Fraksi Gerindra Sugiono kemudian mengusulkan, sebaiknya Prabowo yang menentukan apakah ingin membeberkan anggaran itu secara terbuka atau tidak. "Karena beliau yang paham mana yang harus disampaikan terbuka dan tertutup," ucapnya.

Menanggapi semua perdebatan itu, Prabowo menolak ditekan untuk bicara terlalu terbuka. Menurut mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus itu, semua pihak harus berhati-hati saat bicara tentang pertahanan dan keamanan negara.

Prabowo pun menyebutkan, ia bertanggung jawab kepada Presiden Joko Widodo. Prabowo mengaku akan bicara terbuka di hadapan Komisi I DPR jika rapat digelar tertutup.

"Kalau saya merasa ditekan untuk terlalu terbuka, saya tidak akan lakukan. Saya bertanggung jawab kepada Presiden RI," jelasnya.

Sebelumnya, Prabowo menyebutkan, adanya banyak hal yang masih kurang di bidang industri pertahanan. Sebagaimana, ia telah melakukan kunjungan ke PT Pindad (Persero) dan disebut sedang mendalami industri pertahanan tanah air.

"Ya kekurangannya banyak sekali ya, kehidupan kan selalu penuh kekurangan. Jadi sekarang masalahnya adalah bagaimana kami cari solusi terhadap kekurangan-kekurangan tersebut," katanya. (R24/Bisma)