Dibela Luhut, Novel Nyatakan ACTA Siap Advokasi Buruh Pertamina yang Tolak Kehadiran Ahok, Termasuk Bertemu Tokoh PA 212
Wakil Ketua Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) Novel Bamukmin, mengatakan, pihaknya mendukung sikap Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) Arie Gumilar, yang menolak rencana pengangkatan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai salah satu bos perusahaan berpelat merah itu. Tak hanya sekedar mendukung, Novel menegaskan ACTA siap memberikan bantuan advokasi bagi Ari dkk.
"Saya wakil ketua ACTA siap memberikan bantuan advokasi kepada Ari Gumilar," ujarnya, dilansir cnnindonesia, Senin (18/11/2019) kemarin.
Lebih lanjut, Novel juga mengatakan pihaknya siap memediasi Ari dan bertemu dengan tokoh-tokoh Alumni 212 jika memang diperlukan.
Menurutnya, ACTA memang sudah sepatutnya membantu pihak seperti Ari, yang berjuang agar Ahok, tak mendapat jabatan di perusahaan pelat merah. Hal itu merujuk kepada track record Ahok, yang dinilainya terlibat korupsi dan memecah belah bangsa.
"Sudah kewajiban kami untuk membantu pejuang keadilan untuk menyelamatkan bangsa ini dari pelaku yang diduga terlibat korupsi di berbagai tempat," paparnya lagi.
Seperti diketahui, Ari Gumilang belakangan ini ramai disorot media massa. Hal itu setelah ia menyatakan menolak rencana pengangkatan Ahok jadi salah satu bos BUMN, khususnya Pertamina. Salah satu dasar alasan penolakan, Ari menyebutkan Ahok kerap membuat keributan dan kegaduhan, serta berkata-kata kotor. Sehingga akan lebh banyak mudharat ketimbang manfaat, bila Ahok memimpin Pertamina.
Dibela Luhut
"Memang dia siapa?" ujarnya.
Menurut Luhut, tak ada masalah jika benar Ahok jadi bos di Pertamina. Luhut sendiri yakin Ahok adalah orang baik dan layak menduduki posisi di BUMN, termasuk Pertamina. "Nggak masalah. Kalau orang baik jadi kan itu, saya lihat ada yang komentar-komentar. Katanya against Ahok," kata dia.
Sebelumnya, pada Jumat 15 November 2019 lalu, Luhut juga merespons keras pihak-pihak yang menolak Ahok masuk Pertamina. Menurut dia yang menolak Ahok justru perlu dipertanyakan.
Sementara Kementerian BUMN meminta kepada serikat pekerja di FSPPB untuk tidak membawa urusan politik ke urusan bisnis.
"Ini kan bisnis jangan bawa politik lah ke urusan bisnis gitu. Jadi kami minta, kami harapkan teman serikat pekerja lihat dulu," kata Staf Khusus Kementerian BUMN Arya Sinulingga di Kantor Kementerian BUMN. ***
