RIAU24.COM - KUANSING- Hearing DPRD Kuansing antara Komisi III dengan Pemkab Kuansing, berlangsung Senin (13/1) diruang Rapat Komisi III DPRD Kuansing. Hearing ini dipimpin Ketua Komisi III DPRD Romi Alfisah Putra SE, yang dihadiri Wakil Ketua DPRD Kuansing, Juprizal,SE MSi, beserta Anggota Komisi H. Suprigianto, H Darmizar, H Sutoyo, Jonson Sihombing, Hisron.

zxc1

Sedangkan dari Pemkab Kuansing dihadiri Kepala BPKAD Hendra, AP. M.Si dan Kabid, Plt. Kepala Dinas PUPR Ade Fahrel, ST dan Kabid, Direktur RSUD Dr. M. Irvan Husin dan Kabid, Kadis Pora Jupirman, S.Pd dan Kabid Plt Kadis Perkim Drs. Ridwan Amir, serta sejumlah Kabag di lingkungan Sekretariat Daerah.

Hearing ini untuk meminta kejelasan adanya sejumlah proyek yang mengalami tunda bayat, serta beberapa kegiatan yang tidak tuntas di kerjakan tahun 2019 lalu, membuat Komisi III DPRD Kuansing mengambil sikap. "Guna mendapatkan penjelasan lengkap, terpaksa kia gelar hearing dengan OPD terkait," ungkap Ketua Komisi III DPRD Kuansing Romi Alfisah Putra SE.

zxc2

Ini merupakan tugas dan kewenangan DPRD selaku Komisi yang membidangi infrastruktur dan pembangunan. Kepada pemerintah Komisi III DPRD, minta penjelasan terkait tunda bayar sejumlah proyek yang gagal bayar pada tahun 2019 lalu.

Terkait hal itu, Kepala BPKAD Kuansing Hendra AP MSi menjelaskan, Jika tunda bayar disebabkan keterlambatan administrasi pihak kontraktor. "Kendati demikian, tunda bayar di harapkan bisa rampung tanpa menunggu APBD Perubahan, dan kini tengah di godok dan disiapkan regulasi dan dasar hukum pembayaran nya," jelas Hendra.

"Sementara terkait sejumlah proyek yang mangkrak dan tidak selesai di tahun 2019 lalu, Komisi III merekomendasikan agar OPD terkait melakukan pengawasan ekstra, seperti proyek RSUD Teluk Kuantan," jelasnya.

Akhirnya Komisi III DPRD Kuansing, berharap agar ke depan Pemkab Kuansing segera menggesa lelang proyek, agar tidak terjadi lagi kegiatan yang tidak selesai tepat waktu, dan tidak ada lagi proyek yang tunda bayar. (R24/Zar)