RIAU24.COM -  Pemerintah Provinsi Riau saat ini tengah melakukan seleksi assessment untuk eselon II. Tapi sayangnya sampai saat ini belum terlihat kapan itu akan selesai menimbang APBD 2020 sudah mulai dijalankan. 

Ketua Komisi I DPRD Riau Ade Agus Hartanto saat ditanya perihal itu menilai lamanya seleksi assessment eselon II itu dikarenakan adanya persyaratan administratif yang belum selesai oleh pihak pemerintah Riau serta izin dari pihak badan kepegawaian nasional (BKN) yang belum keluar. 

Tapi Ade berharap assessment eselon II terus digesa, karena dikhawatir lamanya proses assessment itu akan berdampak pada serapan APBD Riau 2020.

"Jadi jangan sampai APBD kita kecil dan serapanya juga kecil, jadi kita berharap Gubernur segera menyusun perangkatnya dan bisa mengeksekusi APBD yang kita sepakati. Dan segera disini konteksnya bukan- bukan asal-asalan,"ujar Ade. 

Kemudian, Ade juga meminta kepada Gubernur agar menganti pejabat eselon III, IV yang dilantik kamarin apabila tidak bisa dalam berkerja. "Hal ini diminta karena banyak pengaduan dari masyarakat ke komisi I. Seperti pengawai tertangkap ngopi jam kerja tapi dilantik, kemarin ASN yang mengkosumsi narkoba apakah sudah dicopot atau belum kita belum dapat laporanya, serta ditambah lagi adanya pejabat yang tidak ahli ditempatkan bukan dibidangnya serta adanya pejabat yang tidak ikut assessment dilantik menjadi eselon III dan IV, "ujarnya.

Jadi terkait hal ini juga politisi PKB meminta Gubernur harus membuka diri menerima kritik, saran dan masukan yang sifatnya konstruktif untuk provinsi Riau kedepanya. "Dan jangan mengedepankan egonya sendiri ini orang saya, ini bukan tim saya,"tutupnya.