"Itu adalah kepentingan, dan merupakan tanggung jawab, dari orang-orang semacam itu untuk tidak membahayakan diri mereka sendiri dalam pelayaran berbahaya ke negara yang tidak dalam posisi untuk menawarkan kepada mereka pelabuhan yang aman," kata pemerintah.

Dalam pernyataan bersama, 13 LSM yang bekerja dengan migran dan pengungsi mengatakan mereka "terkejut" dengan pengumuman Malta.

"Tidak dapat diterima bagi Malta untuk mengeksploitasi pandemi COVID-19 untuk mengesampingkan kewajiban hak asasi manusianya dan membahayakan kehidupan pria, wanita dan anak-anak," bunyi pernyataan itu.

"Sementara kami menghargai tantangan Malta saat ini, kami tetap bersikeras bahwa para migran tidak boleh dikorbankan demi kesejahteraan bangsa. Keadaan darurat nasional harus diatasi dengan solidaritas dan kasih sayang," lanjutnya.

"Karena itu kami mendesak Malta untuk memastikan penyelamatan dan pendaratan orang dalam tanggung jawabnya dan untuk merevisi situasi ratusan orang yang ditahan."

Malta telah memberlakukan karantina 14 hari pada semua pelancong yang memasuki negara itu, menutup sekolah-sekolah dan menyuruh orang-orang untuk tinggal di rumah selama keadaan darurat.