“Kita sebagai pejabat publik tentunya mengemukakan bahwa kebijakan yang baru saja diambil walaupun tanpa keterlibatan berpotensi dipersepsikan sebagai benturan kepentingan karena saya memiliki saham di perusahaan ini sejumlah berapa dan untuk memitigasinya kami akan melakukan a b c d itu sampaikan dengan terbuka,” lanjut Sandiaga.

“Dan saya yakin ini akan sangat membantu meningkatkan kepercayaan publik dan mempertahankan kebijakan publik kepada pemerintahan pusat,” pungkasnya. ***