RIAU24.COM - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPR memutuskan untuk tidak bergabung dalam panitia kerja (panja) untuk membahas omnibus law RUU Cipta Kerja.

Langkah yang dilakukan oleh PKS itupun diapresiasi oleh Sekretaris Jenderal Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Dedi Hardianto.

"Tentu apresiasi buat teman-teman DPR yang mau mendengar suara pekerja buruh, karena mereka wakil rakyat seharusnya mendengarkan rakyat," ujar Dedi dilansir dari Kompas.com, Selasa, 21 April 2020.

Kemudian, pihaknya juga mengapresiasi sikap Fraksi Demokrat yang meminta agar pembahasan RUU Cipta Kerja ditunda meskipun tetap mengirimkan wakilnya dalam panja. 

Dedi berharap, dalam panja tersebut tercipta sikap yang sama dengan PKS, yakni menolak RUU Cipta Kerja. Selain itu, dia juga berharap anggota DPR benar-benar bisa menyerap aspirasi pekerja buruh untuk menghapus klaster ketenagakerjaan.

"Orang-orang DPR yang mau berjuang bersama rakyat ya kita berharap mereka berikan dukungan bagaimana supaya bisa merembet kepada teman-teman DPR yang lain," katanya.

Diketahui, Badan Legislasi (Baleg) DPR telah menetapkan nama-nama anggota Panja RUU Cipta Kerja. Dari dokumen daftar nama anggota Panja RUU Cipta Kerja, PKS menjadi satu-satunya fraksi yang tidak melibatkan anggotanya dalam pembahasan.

Delapan fraksi lainnya, PDI-P, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, Demokrat, PAN, dan PPP mencatatkan nama anggota untuk terlibat dalam Panja RUU Cipta Kerja.