RIAU24.COM - BENGKALIS- Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis dari Pantai Keadilan Sejahtera (PKS), Sanusi SH.MH menyayangkan hingga saat ini Pemerintah Kabupaten Bengkalis belum juga menyaluran bantuan kepada masyarakat yang berdampak pendemi penyebaran virus corona covid-19.

zxc1

Bantuan tersebut, Pemkab Bengkalis melalui Dinas Sosial yang mengaku kesulitan untuk menyalurkan bantuan kepada masyarakat dikarenakan data penerima yang tidak sesuainya Nomor Induk Kependudukan (NIK) dari pihak Kelurahan/Desa.

"Dinas sosial harus segera membenahi data penerima bantuan sosial (bansos). Jangan sampai karena perbedaan data membuat bantuan sosial program keluarga harapan (PKH) dan TKS ini tidak tepat sasaran," ungkap Sanusi, Selasa, 21 April 2020.

zxc2

Politisi senior Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akrab disapa Yong Sanusi inipun menilai harus ada pemutakhiran data bagi penerima bantuan tersebut.

"Segera melakukan pemutakhiran data, kepada Dinas Sosial dan Disdukcapil harus segera turun ke lapangan guna mengupdate data tersebut. Jangan ada data penerima yang salah, apalagi data penerima ganda," ucap Sanusi lagi.

Menurutnya, pemutakhiran data ini perlu karena memastikan bantuan tersebut diterima oleh kriteria penerima bantuan.

"Jangan hanya menerima data dari RT/RW saja, tanpa ada kroscek di lapangan. Kebanyakan laporan yang kita dapat, penerima tersebut merupakan tidak lain adalah keluarga RT/RW maupun kerabatnya. Jadi kita minta ini jangan sampai terjadi lagi," tegasnya.

Dalam hal ini, Sanusi juga mendorong pemerintah melalui Dinas Sosial dan Disdukcapil Kabupaten Bengkalis untuk melakukan evaluasi atas penyaluran bantuan sosial selama ini.

"Agar penyaluran bantun kedepanya memang benar benar tepat sasaran dan diterima oleh masyarakat yang memang layak menerimanya," pungkas Sanusi. (R24/Hari)