"Kalau DPR ikut campur tangan kerjaan eksekutif, pasti akan banyak yang protes. Karena itu memang bukan kewenangan DPR, tetapi ranahnya eksekutif dan jajarannya. Ketika DPR membentuk Satgas Melawan Covid-19 saja dianggap sebagai bukan kewenangannya," tutur Desmond.

Desmond juga menegaskan, semua hal harus disesuaikan dengan peran dan fungsi masing-masing. Soal RUU Omnibus law dan KUHP dibahas di DPR, Desmond menegaskan bahwa itu usulan pemerintah, di antara 20 RUU lainnya.***