RIAU24.COM -  Presenter kondang Najwa Shihab melontarkan kritik keras terhadap para anggota DPR RI. Kritikan itu disampaikannya lewat sebuah video berjudul 'Kepada Tuan & Puan Anggota DPR  Terhormat'. Video berdurasi 4,36 menit tersebut diunggah di laman Instagram @najwashihab, Sabtu (2/5) kemarin.

Menanggapi kritikan Najwa yang menyoroti kinerja DPR dalam penanganan pandemi virus Corona tersebut,  Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond J Mahesa menilai, sebagai institusi yang mewakili suara rakyat, sewajarnya DPR mendapat kritikan dari orang-orang yang merasa diwakili.

Kritikan menurutnya wajar, bahkan berperan penting sebagai masukan untuk memperbaiki kinerja lembaga yang operasionalnya disokong anggaran negara.

"Namun, bagi saya bukan itu yang menjadi pokok masalahnya. Kritik yang disampaikan (Najwa,red) terkesan hanya berdasarkan asumsi dan rekaan belaka. Seolah-olah muncul dari sosok publik figur yang sedang lupa tentang siapa dirinya. Mungkin karena terlena dengan banyaknya sanjungan dan pujian yang diterima," ujar Desmond dalam pesan tertulisnya, Minggu (3/5) seperti dilansir jpnn.com.

Menurut politikus Partai Gerindra ini, penilaian Najwa sebagai presenter keras dan berani, kemungkinan membuat wanita yang karib disapa Mbak Nana itu terlena.

Apalagi, Najwa sebelumnya dianggap sukses menaklukkan kepala negara lewat pertanyaan terkait mudik dan pulang kampung yang justru membuat presiden menjadi bulan bulanan di sosial media.

"Sampai ada netizen membuat meme cukup menohok. Narasinya, 'di mata Najwa presiden sudah seperti office boy saja, apalagi di ILC ya," ucap Desmond.

Sekretaris Fraksi Partai Gerindra DPR ini kemudian menyoroti salah satu aspek yang diulas Nana dalam video yang kini menjadi perbincangan di media sosial itu, yaitu soal kegiatan DPR yang tidak fokus pada upaya penanganan corona.

DPR dinilai masih saja membahas rancangan undang-undang yang tidak berkaitan dengan upaya penanganan virus corona seperti RUU Omnibus law cipta kerja, RUU KUHP dan yang lainnya. Padahal, saat ini seluruh elemen fokus menangani pandemi Covid-19.

Desmond menegaskan, sebagai lembaga legislatif DPR bukan hanya mengurusi soal penanganan virus corona saja. DPR bukan seperti lembaga eksekutif yang bisa langsung beraksi menangani pandemi virus corona.

"Apakah Mbak Nana berharap DPR terjun ke rumah rumah sakit ikut mengani pasien corona? Harus terjun langsung ikut mengimpor APD, obat-obatan untuk menangkal corona? Mba Nana berharap DPR ikut terlibat dalam pembuatan peraturan menteri, keputusan presiden, peraturan kepala daerah atau surat untuk lurah di desa desa?," katanya.

Desmond berharap Najwa membuka mata lebih lebar lagi untuk bisa memahami fungsi dan tugas legislatif dalam sistem bernegara. Sehingga, tidak ada kesalahan narasi yang dibangun berdasarkan opini tanpa melihat data dan fakta.

"Kalau DPR ikut campur tangan kerjaan eksekutif, pasti akan banyak yang protes. Karena itu memang bukan kewenangan DPR, tetapi ranahnya eksekutif dan jajarannya. Ketika DPR membentuk Satgas Melawan Covid-19 saja dianggap sebagai bukan kewenangannya," tutur Desmond.

Desmond juga menegaskan, semua hal harus disesuaikan dengan peran dan fungsi masing-masing. Soal RUU Omnibus law dan KUHP dibahas di DPR, Desmond menegaskan bahwa itu usulan pemerintah, di antara 20 RUU lainnya.***