RIAU24.COM - JAKARTA - Perseteruan mantan Sekretaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Said Didu dengan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi terus belanjut.

Said Didu yang dilaporkan atas kasus dugaan pencemaran nama baik, akan menjalani pemeriksaan di Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri. 

Pemeriksaan hari ini adalah panggilan kedua Polri atas Said Didu. Pada pemanggilan pertama, Said tidak memenuhi panggilan. Hanya diwakili oleh tim pengacarannya. 

Anggota DPR Fadli Zon menilai kasus Said Didu merupakan babak baru dari perjalanan demokrasi di Indonesia. Melalui kasus ini, politikus Gerindra ini meyakini akan terlihat bagaimana kualitas demokrasi di Tanah Air. 

"Kasus Bang Said Didu adalah sebuah babak baru dalam perjalanan demokrasi kita. Apakah demokrasi makin maju atau makin hancur. Apakah hukum mengabdi pada penguasa atau mampu mendudukkan kembali konstitusi. Inilah ujian demokrasi kita," kata Fadli melalui akun Twitternya, @fadlizon, Senin (11/10/2020).

Kicauan Fadli Zon ini kemudian ramai dikomentari warganet atau netizen, berikut komentarnya.

Pendapat Fadli Zon ditanggapi beragam oleh penghuni dunia maya atau netizen. Pemilik akun Twitter @Usep_ismayana tidak sependapat dengan Fadli. Menurut dia, justru demokrasi harus menempatkan hukum di atas segalanya. 

“tergantung Gerindra, jika Gerindra berani lawan luhut, mk masih ada demokrasi di partai Gerindra tp jika Gerindra tdk berani mk percuma simbol macan asia dan berdiri di kaki sendiri di gembar gembor kan oleh pak prabowo.,” kicau akun @Hasan2830066

“Ini framming.....biarlah hukum ditegakkan..gak usah juga nuntut, seakan-akan jika @msaid_didu  bersalah maka hukum mengabdi pada penguasa atau pun sebaiknya....,” @Zaink89368