Dijelaskannya, data masyarakat yang terdampak covid-19 itu juga dapat memuat profesi pengurus masjid, ustaz atau ustazah, guru ngaji, penjual makanan kantin sekolah, karyawan yang terkena PHK atau bahkan UKM yang kurang omset penjualannya dibawah 50 persen.

"Jadi harus betul-betul di data oleh RT/RW setempat, yang betul-betul tahu dengan kondisi masyarakatnya," katanya.

Sekda pun mengimbau kepada pemerintah daerah yang akan menyampaikan data kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau supaya melampirkan nomor rekening bank dari penerima bantuan. Sehingga, bantuan yang disalurkan akan langsung dibayarkan ke rekening penerima dan tidak memunculkan adanya potongan tertentu dari petugas.

"Penerima harus memiliki identitas yang jelas, punya KTP, KK dan lainnya. Kami harap data ini penerima bantuan ini dapat segera dilaporkan," kata dia.  (Advertorial)