Fadli juga mengaku iba dengan Letjen Doni Monardo berjibaku di lapangan tanpa bekal back-up kekuasaan yang cukup di pundaknya.

“Jika Presiden tak mempercayai Menteri Kesehatan misalnya, dia bisa saja menunjuk menteri lainnya. Kalau pandemi ini dianggap dekat dengan isu pertahanan misalnya, maka Presiden bisa menunjuk Menteri Pertahanan sebagai penanggungjawab. Jika kunci penanganan pandemi ini dianggap ada di pemerintahan daerah, maka Presiden bisa menunjuk Menteri Dalam Negeri,” lontarnya. 

Di samping itu, Fadli menilai pemerintah gagal menetapkan prioritas. Kebijakan pemerintah dalam tiga bulan terakhir didominasi oleh kebijakan bisnis. Contohnya Perppu Nomor 1 Tahun 2020.

Menurut dia, Perppu 1/2020 yang disahkan jadi Undang Undang Nomor 2 Tahun 2020 ini isinya bukan tentang penanganan COVID-19. Sebab, yang diberi kewenangan extraordinary di tengah pandemi ini bukan menteri kesehatan dan bukan pula kepala BNPB atau ketua gugus tugas, melainkan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia.

“Sejak awal disusun, pemerintahan ini memang tak menyiapkan diri untuk menghadapi krisis. Di dalam kabinet ini tidak ada teknokrat di pos-pos yang akan berhadapan secara langsung dengan krisis, semua posisi itu diberikan ke politisi. Bahkan BUMN yang seharusnya steril dari orang partai politik, di pemerintahan ini justru diisi oleh orang-orang partai,” ujarnya lagi. ***