RIAU24.COM -  Anggota DPR RI dari Partai Gerindra, Fadli Zon, menilai, Presiden Joko Widodo seharusnya menunjuk satu sosok menteri, yang bertindak selaku lokomotif sekaligus yang bertanggung jawab dalam percepatan penanganan pengendalian wabah Corona Covid-19 di Tanah Air. Hal itu disebabkan, pihaknya tidak melihat sepak terjang yang signifikan dari Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, sejak virus itu ditetapkan sebagai bencana nasional. 

Hal itu dilontarkannya menanggapi kemarahan Presiden Jokowi, yang menyebut masih banyak menteri yang bekerja biasa-biasa saja di tengah pandemi. Menurut Jokowi, seharusnya para menteri bekerja extraordinary di tengah pandemi ini. Hal itu juga yang membuat tidak ada progres yang signifikan dalam pemberantasan virus itu.

“Organisasi kerja dalam mengatasi krisis ini tidak jelas. Ini adalah bencana nasional kesehatan, namun kita tak melihat di mana Menteri Kesehatan sejak pandemi ini ditetapkan sebagai bencana nasional?” cuitnya dalam akun Twitternya.

Dilansir visa, Kamis 2 Juli 2020, Fadli juga tidak melihat ada anggota kabinet yang diberi tanggung jawab jelas dalam organisasi kerja penanganan pandemi. Bila pun ada menteri yang masuk dalam struktur Dewan Pengarah, ia cenderung melihat hal itu hanya sekedar pajangan. 

“Jika pemerintah menganggap pandemi ini serius, Presiden seharusnya menunjuk salah seorang menterinya sebagai penanggungjawab tim,” ujar Kepala KSAP DPR RI ini.

Tim ini harus mengkoordinasikan gubernur, pangdam, kapolda, korem, bupati/ wali kota, dandim, danrem, atau kapolres. Karena itu, butuh seorang dengan jabatan setingkat menteri agar koordinasi bisa jalan. 

Fadli juga mengaku iba dengan Letjen Doni Monardo berjibaku di lapangan tanpa bekal back-up kekuasaan yang cukup di pundaknya.

“Jika Presiden tak mempercayai Menteri Kesehatan misalnya, dia bisa saja menunjuk menteri lainnya. Kalau pandemi ini dianggap dekat dengan isu pertahanan misalnya, maka Presiden bisa menunjuk Menteri Pertahanan sebagai penanggungjawab. Jika kunci penanganan pandemi ini dianggap ada di pemerintahan daerah, maka Presiden bisa menunjuk Menteri Dalam Negeri,” lontarnya. 

Di samping itu, Fadli menilai pemerintah gagal menetapkan prioritas. Kebijakan pemerintah dalam tiga bulan terakhir didominasi oleh kebijakan bisnis. Contohnya Perppu Nomor 1 Tahun 2020.

Menurut dia, Perppu 1/2020 yang disahkan jadi Undang Undang Nomor 2 Tahun 2020 ini isinya bukan tentang penanganan COVID-19. Sebab, yang diberi kewenangan extraordinary di tengah pandemi ini bukan menteri kesehatan dan bukan pula kepala BNPB atau ketua gugus tugas, melainkan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia.

“Sejak awal disusun, pemerintahan ini memang tak menyiapkan diri untuk menghadapi krisis. Di dalam kabinet ini tidak ada teknokrat di pos-pos yang akan berhadapan secara langsung dengan krisis, semua posisi itu diberikan ke politisi. Bahkan BUMN yang seharusnya steril dari orang partai politik, di pemerintahan ini justru diisi oleh orang-orang partai,” ujarnya lagi. ***