"Dari 2.5 triliun dana BPDPKS, baru terserap sekitar 500 miliar atau sekitar 20%. Oleh karena itu, kita dorong untuk menyerap dana tersebut dengan beberapa kemudahan yakni bisa dari Koperasi, Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) atau kelompok tani," jelas Bupati Siak itu.

Pemerintah Kabupaten Siak juga telah mengimbau agar bisa bekerjasama dengan PTPN V, merupakan BUMD yang juga memahami seluruh prosesnya, selagi sama-sama menguntungkan.

"Dalam proses peremajaan hingga bisa panen, Pemerintah Kabupaten Siak siap membantu dalam memberikan bibit tumpangsari seperti jagung yang nantinya akan kami serahkan untuk 170 Hektar lahan replanting. Ini bertujuan agar tidak timbul kemiskinan baru karena proses peremajaan tersebut," ucapnya. 

Kemudian Alfedri juga berharap, agar PTPN V membina dan membimbing masyarakat petani sawit agar bisa mendapatkan sertifikat ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil System). 

"Karena dengan adanya sertifikat ISPO ini, produksi akan meningkat dan harganya menjadi premium di Pabrik. Jelas nantinya akan mengangkat pendapatan masyarakat," harap Bupati Alfedri, Senin (14/7/2020). 

Untuk di Kabupaten Siak, sertifikasi ISPO sudah dilakukan di 4 Kampung, yakni Kampung Mandi Angin, untuk Kampung Teluk Mesjid dan Kampung Dosan dibantu oleh LSM Lingkungan Winrok, sedangkan untuk di Kampung Koto Ringin sedang dalam proses.