Meskipun kasus melonjak di negara-negara tetangga dan memiliki 3.000 alat uji reaksi berantai polimerase (PCR) - tes yang disetujui WHO untuk mendeteksi virus corona - siap pada awal Februari, pemerintah mengatakan kurang dari 160 tes telah dilakukan pada 2 Maret.

Pada 13 Maret, Joko Widodo mengatakan pemerintah menahan informasi agar tidak "menimbulkan kepanikan". Selama dua minggu pertama bulan Maret, pemerintah menyembunyikan setidaknya setengah dari infeksi harian yang disadari, dua orang yang memiliki akses ke data tersebut mengatakan kepada Reuters. Kedua orang tersebut mengatakan bahwa mereka kemudian dilarang melihat data mentah.

Seruan Jokowi pada bulan Maret untuk perluasan besar-besaran pengujian diagnostik cepat mungkin telah merusak rezim pengujian negara, menurut Alvin Lie, seorang komisaris di kantor Ombudsman Indonesia, pengawas resmi pemerintah.

Studi ilmiah telah menunjukkan tes cepat, yang menguji sampel darah untuk antibodi, ternyata jauh kurang akurat daripada metode PCR, yang menguji penyeka dari hidung atau tenggorokan untuk mengetahui materi genetik. Dorongan Jokowi untuk menggunakan tes yang kurang andal mengalihkan sumber daya dari tes PCR, kata tiga manajer lab kepada Reuters.

Lie mengatakan kepada Reuters bahwa para importir tes cepat, termasuk perusahaan besar milik negara dan perusahaan swasta, memperoleh "keuntungan besar" dengan mengenakan biaya kepada konsumen hingga satu juta rupiah ($ 68), meskipun setiap tes hanya berharga 50.000 rupiah ($ 3,50).

Pada pertengahan April, pemerintah provinsi mengatakan pengujian cepat di provinsi di Jawa Barat, Bali, dan Yogyakarta menghasilkan ratusan negatif palsu dan positif palsu.