Tetapi tes tersebut terus digunakan secara luas dan butuh waktu hingga Juli untuk menghentikan impor tes cepat dan bagi pemerintah untuk memberlakukan batasan harga sebesar 150.000 rupiah ($ 10). Pada bulan Juli, Indonesia juga secara resmi menyarankan pemerintah provinsi dan lainnya untuk tidak menggunakan pengujian cepat untuk tujuan diagnostik dalam pedoman terbaru untuk pencegahan dan pengendalian COVID-19.

Tetapi Lie mengatakan ada persediaan yang sangat besar dan tes cepat masih dilakukan secara luas, termasuk untuk menyaring pekerja kantor dan pelancong untuk memungkinkan mereka bergerak bebas selama 14 hari.

"Itu seperti mengatakan selama 14 hari ke depan setelah tes cepat mereka bebas dari virus. Itu benar-benar tidak masuk akal. Semua itu menunjukkan, dan tidak terlalu akurat, apakah mereka bebas dari virus ketika sampel diambil," kata Lie .

Adisasmito menolak berkomentar apakah seruan presiden untuk pengujian cepat merusak upaya pengujian secara keseluruhan. Dia mengakui ketidakakuratan tes cepat tetapi mengatakan itu masih berguna dalam beberapa situasi di mana kapasitas untuk menggunakan tes PCR terbatas, termasuk menyaring wisatawan. Dia tidak langsung menjawab pertanyaan tentang perusahaan yang mendapat untung besar dari tes.

Pemerintah pusat tidak mengungkapkan tingkat pengujian cepat nasional. Tetapi data dari Jawa Barat, provinsi terbesar di Indonesia dengan 50 juta orang, menunjukkan bahwa mereka telah melakukan tes cepat 50 persen lebih banyak daripada tes PCR.

Pejabat pemerintah mengatakan 269 laboratorium dengan mesin PCR sekarang beroperasi. Namun, laboratorium semakin tidak dapat memenuhi permintaan karena infeksi meningkat. Jumlah kasus yang dicurigai - mereka yang memiliki gejala COVID-19 yang belum diuji - meningkat dua kali lipat menjadi 79.000 dalam sebulan terakhir, menurut data pemerintah.