RIAU24.COM - Ketua Umum PA 212 Slmet Maarif menolak rencana Kementerian Agama terkait program sertifikasi penceramah bagi pendakwah seluruh agama. Ia menilai Kementerian Agama kurang kerjaan membuat program tersebut.

"Kita itu menolak program sertifikasi ulama/dai. Ini Kemenag kurang kerjaan, anggaran enggak punya, sok-sokan mau buat sertifikasi ulama," kata Slamet melansir dari CNNIndonesia.com, Selasa 8 September 2020.

Dikatakan Slamet menilai program tersebut lebih banyak mudaratnya ketimbang manfaatnya bagi penceramah dan umat Islam pada umumnya. Slamet menyatakan sejumlah ustaz yang bergabung dalam PA 212 tak akan mengikuti program tersebut.

"Jadi kita enggak bakalan ikut lah," kata dia.

Terpisah, Wasekjen PA 212 Novel Bamukmin menilai program sertifikasi penceramah berpotensi mengotak-kotakan para dai atau mubaligh yang bisa berakibat fatal bagi keutuhan bangsa dan negara.

"Dan ini sangat mengadu domba anak bangsa," kata Novel.

Novel mengatakan Menteri Agama Fachrul Razi sudah sepatutnya diganti atau reshuffle oleh Presiden Joko Widodo. Fachrul, kata dia, kerap kali mengundang kontroversi dan gagal memahami esensi ajaran Islam dalam tiap kebijakannya saat menjabat sebagai Menag.

Ia lantas meminta Kemenag berhenti melanjutkan program tersebut agar tak menimbulkan polemik berkepanjangan di tengah masyarakat.

"Kalau Kemenag paksakan maka jangan salahkan rakyat khususnya umat Islam yang istikamah akan agamanya melakukan perlawanan dengan pemboikotan terhadap dai-dai bersertifikat. Karena masjid dan musala yang ada di Indonesia adalah sebagian besar dari swadaya umat Islam yang membangunnya, sehingga hak setiap pengurus masjid untuk memboikot," kata dia.