Tapi dia juga ragu apakah lonjakan kasus yang dikonfirmasi di Bali terkait dengan tes tersebut. Dia berpikir lompatan itu lebih merupakan cerminan dari orang yang gagal mengikuti pedoman yang dirancang untuk mengekang penyebaran virus.

"Sama seperti di Jawa Timur yang kasusnya melonjak, mungkin soal perilaku massa," ujarnya. "Orang-orang mengadakan demonstrasi publik, menolak tes apa pun, menolak memakai topeng dan tidak berlatih menjaga jarak karena mereka tidak percaya penyakit itu nyata. Dan itu bukan sepenuhnya salah mereka.

"Sekitar 80 persen kasus di Indonesia tidak menunjukkan gejala. Dari 20 persen sisanya, hanya sekitar setengahnya yang dalam perawatan intensif dan masyarakat tidak melihatnya. Bukan seperti orang mati mati di jalan."

Pihak berwenang di Indonesia belum menjelaskan mengapa - mengingat kekhawatiran tentang keandalan - tes antibodi cepat terus digunakan sebagai persyaratan perjalanan. Pemerintah Provinsi Bali, Badan Penanggulangan Bencana Bali, dan dinas kesehatan merujuk pertanyaan ke Satgas COVID-19 Bali, yang kemudian merujuk pertanyaan kembali ke dinas kesehatan.

Satgas Nasional COVID-19 dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Jakarta tidak segera menanggapi pertanyaan Al Jazeera. Pada hari Senin, Bali mengumumkan bahwa sebagai bagian dari upayanya untuk mengatasi pandemi, mereka akan mulai mengenakan denda sebesar 100.000 rupiah ($ 6,77) pada penduduk yang terlihat tanpa masker.

Budiman, pakar epidemiologi, yakin keputusan itu diambil pemerintah karena "mereka sudah membeli jutaan rapid antibody test dari China dan ingin menggunakan stoknya".