RIAU24.COM - Pihak PDIP menuding kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) total yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan bermuatan politis.

Adalah Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI, Gembong Warsono yang menyampaikan hal tersebut. Dia mendesak agar Anies Baswedan membatalkan PSBB tersebut.

"Tidak mengherankan bila kami mencurigai ada motif politik lain dibalik kebijakan penerapan PSBB secara ketat," kata dia dilansir dari CNNIndonesia.com, Sabtu, 12 September 2020.

Dia menyebut PSBB total akan jadi pukulan keras bagi masyarakat kecil yang sudah terpuruk sejak pandemi corona muncul di Indonesia. "Hentikan dan batalkan rencana Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) total/ketat oleh Gubernur Anies Baswedan di DKI Jakarta," kata dia.

Pernyataan dari PDIP tersebut mendapat respon dari netizen. Berbagai netizen melontarkan pernyataan. Ini kata para netter.

"Justru yang menolak PSBB yang patut dicurigai, dapet titipan2 dr pengusaha ya," kicau salah satu netizen.

"Setelah pusat bingung penutupan akses 59 negara ke Indonesia yg jelas membuyar rencana pemerintah. Akhirnya ada kambing hitam untuk disalahkan PSBB. DKI& daerah sekitar hanya bisa menekan sementara. Tanpa blue print darurat wabah Covid-19, tak ada harapan," komentar seorang netizen.

"Bukan tim Anies. Tapi kalau deseu udah sampe mau tarik rem darurat, gue rasa keadaannya sekarang udah jauuuh lebih parah daripada yang dikasih lihat ke publik. Masa gubernur mau melindungi rakyat kok dihalang-halangi?? Let him do the right thing," kicau netizen lainnya.

"Coba.. Coba kepalanya dipakai untuk berfikir, saat2 begini apakah etis. Menuduh seorg pemimpin seperti. Itu tanpa bukti jelas, lah anies lakukan itu hanya karena dia lihat data covid dah ga terbendung kalau ga tarik rem. Makanya sebagai org yg punya kuasa dia mau buat sesuatu," ujar netizen.