Berdasarkan hukum internasional, Israel dilarang membangun permukiman di wilayah pendudukan.

Pada 2016, Dewan Keamanan PBB menyatakan bahwa tindakan Israel membangun permukiman Yahudi di Yerusalem Timur adalah "jelas-jelas pelanggaran terhadap hukum internasional".

Namun pandangan ini ditolak oleh pemerintah Israel dan juga oleh pemerintah Presiden Donald Trump.

Banyak negara menentang langkah Israel membangun dan memperluas perumahan bagi warga Yahudi di Yerusalem Timur, termasuk pemerintah Indonesia dan Inggris.

Pemerintah Inggris memperingatkan bahwa tindakan Israel tersebut "menghalangi upaya mewujudkan perdamaian" di Timur Tengah.