RIAU24.COM - Menteri Luar Negeri (Menlu) Suriah, Walid al-Moallem menuduh turki sebagai salah satu sponsor utama terorisme di negara dan wilayahnya. Ia mengatakan Angkara bersalah atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan karena memotong air ke lebih selusin kota yang menolak pendudukan Turki. 

Dalam bahasa kasar yang tidak biasa, al-Moallem berkata rezim Turki berkuasa dalam hal sponsor dan pemodal terrorisme. Menurutnya pemutusan pasokan air membahayakan nyawa warga sipil, terutama selama krisis virus Corona.

Al-Moallem juga menuduh Turki memindahkan teroris dan tentara bayaran yang oleh beberapa orang disebut sebagai 'oposisi moderat' dari Suriah ke Libya, melanggar kedaulatan Irak, menggunakan pengungsi sebagai alat tawar-menawar melawan Eropa dan mengajukan klaim dengan paksa terhadap sumber energi di Mediterania.

"Rezim Turki saat ini telah menjadi rezim yang nakal dan melanggar hukum di bawah hukum internasional," kata Menlu Suriah itu seperti dikutip Sindonews dari AP, Minggu 27 September 2020.

"Kebijakan dan tindakannya, yang mengancam keamanan dan stabilitas seluruh kawasan, harus dihentikan," ia menambahkan dalam pidatonya yang direkam sebelumnya pada Sidang Umum PBB yang diadakan secara virtual karena pandemi Covid-19.

Al-Moallem menyatakan bahwa pemerintah Suriah tidak akan menyisihkan upaya untuk mengakhiri pendudukan dengan segala cara yang mungkin di bawah hukum internasional dari pasukan Amerika Serikat (AS) dan Turki.(Baca juga: Suriah: AS Terus Mencuri Minyak Melalui Irak, Kerja Sama dengan Kurdi)

"Tindakan pasukan ini, yang dilakukan secara langsung atau melalui agen teroris mereka, milisi separatis, atau entitas yang dibuat dan tidak sah, adalah batal demi hukum, tanpa efek hukum," ujarnya.

Al-Moallem, yang juga wakil perdana menteri, juga mengecam sanksi yang dijatuhkan oleh AS. Ia mengatakan AS memblokir pengiriman obat dan peralatan yang menyelamatkan jiwa selama pandemi.

Di bidang politik, dia mengatakan pemerintah Suriah berharap sebuah komite yang diberi tanggung jawab menyusun konstitusi baru untuk negara itu akan berhasil. Namun, katanya, ini hanya mungkin jika tidak ada campur tangan eksternal apa pun dalam pekerjaannya dan oleh pihak mana pun.