Namun menurut para ahli kebijakan, larangan itu dapat dengan mudah dibatalkan karena dikeluarkan atas perintah eksekutif dan pernyataan presiden. Akan tetapi, tuntutan hukum dari kaum konservatif dapat menunda proses tersebut.

Trump memberlakukan pembatasan perjalanan, yang sering disebut oleh para kritikus sebagai "larangan Muslim" melalui serangkaian perintah eksekutif yang memilih Iran, Libya, Somalia, Suriah, dan Yaman. Hal itu memicu kritik lantaran tindakan tersebut dianggap sebagai diskriminasi agama yang melanggar hukum. Trump kemudian memperluas larangan untuk memasukkan Venezuela dan Korea Utara dan kemudian menambahkan Nigeria, Sudan, Myanmar, dan tiga negara lain ke dalam daftar larangan tersebut.

Council on American-Islamic Relations (CAIR), organisasi advokasi dan hak-hak sipil Muslim terbesar di AS, mengucapkan selamat kepada Biden atas kemenangannya. Mereka mengatakan kemenangan tersebut akan menepati janji pemilihannya.

"Presiden terpilih Biden telah berjanji mengakhiri larangan Muslim pada hari pertamanya menjabat, termasuk Muslim di setiap tingkat pemerintahannya dan mengatasi masalah diskriminasi rasial dan agama," kata Direktur Eksekutif Nasional CAIR Nihad Awad.

Menurutnya, mereka berencana bergabung dengan para pemimpin dan organisasi Muslim Amerika lainnya memastikan pemerintahan Biden memenuhi janji-janji tersebut. Mereka juga berencana terus meminta pertanggungjawaban pemerintah jika terjadi kekeliruan. Selama kampanye pemilihan, Trump menuduh Biden ingin mengakhiri semua larangan perjalanan.