RIAU24.COM -  Pemerintah China diam-diam diduga mendukung tindakan junta militer Myanmar melakukan kudeta. Indikasi ini mencuat karena China menghalangi Dewan Keamanan PBB mengeluarkan pernyataan untuk mengutuk kudeta militer di Myanmar.

Dewan Keamanan PBB menggelar rapat terkait Myanmar, Selasa (02/02). Namun mereka gagal menyepakati pernyataan bersama karena China menolak memberikan persetujuan. Dukungan China terhadap pernyataan bersama itu vital karena mereka memiliki hak veto sebagai anggota permanan Dewan Keamanan PBB.

Sebelum rapat digelar, Utusan Khusus PBB untuk Myanmar, Christine Schraner mengutuk keras kudeta yang terjadi usai militer menolak mengakui hasil pemilu November lalu.

Schraner mengatakan situasi yang terjadi di Myanmar saat ini merupakan bencana bagi Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) pimpinan Aung San Suu Kii yang memenangkan pemilu.

Mengapa China menghalangi langkah PBB? Menurut pakar Myanmar di Universitas Nasional Singapura, Elliott Prasse-Freeman, China tampaknya memberi sinyal bahwa mereka diam-diam mendukung, kalau tidak mau dibilang mendukung secara tegas, tindakan para jenderal Myanmar.

"Mereka seperti ingin menyatakan bahwa ini adalah masalah internal Myanmar dan yang mereka saksikan adalah perombakan kabinet, sebagaimana yang dikabarkan media massa milik pemerintah China."

Walau menurutnya pernyataan PBB tidak akan berdampak langsung, Elliott menyebut langkah itu bisa menjadi langkah pertama untuk menyatukan respons internasional terhadap kudeta di Myanmar. "Itu tampaknya tidak akan terjadi," ujarnya seperti dilansir BBC Indonesia.

"Sikap China terhadap kudeta ini konsisten dengan seluruh skeptisisme mereka terhadap intervensi internasional," kata Sebastian Strangio, penulis dan editor isu Asia Tenggara di The Diplomat.

Selama beberapa hari terakhir, China menyebut sanksi atau tekanan internasional hanya akan memperburuk keadaan di Myanmar.

Walau secara strategis mendapatkan keuntungan dari pengucilan Myanmar oleh Barat, menurut Strangio, tidak berarti China menyetujui kudeta itu."China memiliki hubungan yang cukup baik dengan Partai NLD dan berinvestasi banyak untuk membangun hubungan dengan Aung San Suu Kyi.

"Dengan kembalinya militer ke tampuk kekuasaan, sebenarnya China kini harus berurusan dengan institusi di Myanmar yang secara historis paling mencurigai mereka," kata Strangio.***