RIAU24.COM - Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok mengomentari soal banjir yang terjadi di Jakarta. Ahok menyebutkan, perlu gerak cepat untuk mengatasi banjir.

Dari pemerintah pusat misalnya melalui Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) Kementerian PUPR, mesti segera menyelesaikan normalisasi sungai. Sedangkan Pemprov DKI mesti membenahi daerah aliran sungai (DAS).

"Normalisasi daerah aliran sungai (DAS). Kalau mau dikembalikan ke bentuk semula DAS (tempat jalan air yang maksimal) semua bangunan yang terpaksa di daerah DAS kena bongkar," ujar Ahok dilansir dari Detik.com, Sabtu, 20 Februari 2021.

Dia juga menyebutkan, ketika dia masih menjabat sebagai gubernur DKI, dirinya tidak segan-segan melakukan penertiban. Bangunan yang berdiri di DAS dibongkar demi mengatasi banjir.

"Di Jatinegara ada ruko yang terpaksa kami bongkar, apalagi rumah-rumah tanpa izin dan menduduki DAS," katanya.

Masih kata Ahok, jika nantinya Pemprov DKI Jakarta melakukan penertiban di DAS, warga yang terdampak juga bisa diberi solusi. Misalnya saja dengan membangun rusun dengan harga terjangkau.

"Sediakan saja yang banyak rumah susun yang terjangkau. Milik seumur hidup hak tinggal dan bayarnya murah. Disuruh beli rakyat gaji UMP apalagi gaji nggak menentu, mana sanggup beli rumah 0 persen? Banyak perumahan lagi sepi jualan bunga 0 persen. Jangankan DP 0 persen, kalau gaji UMP, mana bisa cicil pokoknya," jelasnya.

Kembali terkait penanganan banjir, Ahok menyatakan sebaiknya Anies dan jajaran mengikuti dan menjalankan saja program yang sudah ada.

"Lagi pula itu bukan program Jokowi atau Ahok. Itu sudah ada sejak zaman Pak Fauzi Bowo dan sejak Presiden SBY. Jakarta itu beda dengan daerah-daerah. Calon kepala daerah harus memikirkan apa program-program karena umumnya belum ada kajian. Di DKI semua sudah lengkap. Tinggal kita berani atau tidak jalankan program yang telah ada. Dan jika tidak ada perubahan kajian program yang ada, tinggal kerjakan saja," terangnya lagi.

Ahok melanjutkan, saat dulu menjabat, dirinya melakukan langkah-langkah mengatasi banjir dan kemacetan berdasarkan kajian-kajian yang sudah ada. Meski tidak populis, misalnya melakukan penggusuran, kebijakan itu tetap dia laksanakan secara profesional.

"Semua dilakukan untuk bereskan transportasi, banjir dan mengadministrasikan keadilan sosial saja. Bukan soal populer atau tidak. Ini soal menjalankan tugas sesuai dengan sumpah jabatan dan profesional atau tidak selama menjabat," tutur Ahok.

Dia berharap program-program yang sudah dirancang untuk mengatasi banjir di Ibu Kota bisa dilaksanakan. Jika tidak, pertanyaan yang sama soal bagaimana cara mengatasi banjir Jakarta akan berulang di tahun mendatang dan tahun-tahun berikutnya.

"Nanti tahun 2022 akan nanya yang sama lagi jika program atasi banjir tidak dilaksanakan. Penggalian lumpur yang program Bank Dunia itu harus dikerjakan agar volume tampungan air lebih besar. Sebagian tanah di Jakarta bisa dibuat sumur resapan, tetapi sebagian besar tidak bisa karena air laut sudah masuk dan jenis lapisannya beda. Tanya saja sama ahli geologi tentang tanah di Jakarta," jelasnya.

Ahok juga menyampaikan rasa simpatinya terhadap masyarakat Indonesia, khususnya warga Jakarta, yang terdampak bencana termasuk banjir. Dia berharap semua juga berhati-hati karena saat ini Indonesia masih dilanda pandemi COVID-19. "Tetap usahakan prokes (protokol kesehatan) COVID-19," tandasnya.