RIAU24.COM - Turki mengatakan pada hari Kamis bahwa mereka telah menemukan kuburan massal yang berisi puluhan mayat di wilayah yang dikuasai Turki di Suriah utara, menuduh kelompok pejuang Kurdi yang didukung AS melakukan pembunuhan. Turki dan proksi Suriahnya telah menguasai wilayah di dalam Suriah sejak 2016 dalam operasi militer melawan ISIL (ISIS) dan kelompok Kurdi YPG.

Gubernur provinsi Hatay Turki di perbatasan dengan Suriah mengatakan kepada wartawan sebuah kuburan massal ditemukan dengan 61 mayat di daerah Afrin.

“Ini adalah kejahatan terhadap kemanusiaan,” kata Rahmi Dogan, menyalahkan YPG, yang didukung oleh Washington.

“Saya pikir jumlah mayat yang ditemukan akan meningkat,” tambahnya, setelah kementerian pertahanan Turki awalnya menyebutkan jumlahnya 35 pada hari Rabu.

Gambar di televisi Turki menunjukkan para pejabat dengan pakaian hazmat dikelilingi oleh apa yang tampak seperti mayat di dalam tas. Dogan mengatakan pihak berwenang Turki yakin korban tewas adalah warga sipil yang dieksekusi oleh YPG beberapa hari sebelum Turki meluncurkan apa yang disebut operasi Ranting Zaitun pada 2018 untuk merebut Afrin.

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan telah mengatakan pada saat itu bahwa operasi di Afrin akan diikuti oleh dorongan ke kota utara Manbij, yang direbut pasukan Kurdi yang didukung AS dari ISIL pada 2016.

AFP tidak dapat memverifikasi klaim secara independen. YPG sejauh ini belum mengomentari tuduhan tersebut.

Turki menuduh YPG – kekuatan yang didukung oleh militer Barat melawan ISIL – sebagai cabang “teroris” dari Partai Pekerja Kurdistan (PKK) yang dilarang.

Turki telah memerangi pejuang Kurdi bersenjata selama beberapa dekade di bagian tenggara negara itu. Di antara kelompok-kelompok yang diperangi Ankara adalah Partai Pekerja Kurdistan, atau PKK, yang memiliki akar separatis, dan kemudian mendorong lebih banyak otonomi dari pemerintah pusat Turki.

Kekerasan telah menyebabkan 40.000 warga sipil, tentara dan pejuang bersenjata tewas, merugikan negara ratusan miliar dolar. Turki bersama dengan Uni Eropa dan Amerika Serikat menganggap PKK sebagai “organisasi teroris”.