Pada Agustus 2019, ia mengorganisir rapat umum besar-besaran di kamp Kutapalong, pemukiman utama Rohingya, yang dihadiri sekitar 200.000 orang Rohingya. Rapat umum itu menegaskan posisinya sebagai pemimpin di antara para pengungsi.

Namun dalam beberapa tahun terakhir, pasukan keamanan Bangladesh membatasi kegiatan kelompok Mohibullah dan ARPSH tidak diizinkan mengadakan rapat umum selama peringatan penumpasan pada tahun 2020 dan 2021.

Human Rights Watch mengatakan Mohibullah telah menghadapi ancaman pembunuhan atas pekerjaannya.

“Mohibullah adalah suara penting bagi Rohingya yang telah menderita kehilangan dan rasa sakit yang tak terbayangkan ketika mereka tiba sebagai pengungsi di Bangladesh,” Meenakshi Ganguly, direktur Asia Selatan di HRW mengatakan dalam sebuah pernyataan email. “Dia selalu membela hak-hak Rohingya untuk kembali dengan aman dan bermartabat dan memiliki suara dalam keputusan mengenai kehidupan dan masa depan mereka. Pembunuhannya adalah demonstrasi nyata dari risiko yang dihadapi oleh orang-orang di kamp-kamp yang berbicara untuk kebebasan dan menentang kekerasan.”