RIAU24.COM -  Dosen Paramadina Graduate School of Diplomacy-Managing Director, Ahmad Khoirul Umam mengomentari tindakan Presiden RI Joko Widodo saat menangani pandemi Covid-19.

Menurutnya, aksi yang dibuat Jokowi tidak nyambung dengan realita yang terjadi di lapangan dikutip dari rmol.id, Rabu, 24 November 2021.

"Sementara kita tau, dalam konteks penanganan pandemi, tentu ada banyak instrumen yang bisa kita ukur. Kalau saya membahasakan, itu semacam kita itu seperti dipaksa oleh keadaan untuk menjalankan protokol tawakal. Jadi, kuncinya adalah 'SDM', selamatkan diri masing-masing," ujarnya.

Pernyataanya itu bermula ketika Jokowi membuat rencana kebijakan penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia yang telah menelan korban sekitar 140 ribu lebih jiwa warga.

Presiden Jokowi mengaku akan melakukan perbaikan pada level reformasi kesehatan nasional.

Padahal, Umam melihat struktur belanja pemerintah pada 2021 tidak merepresentasikan apa yang menjadi komitmen Jokowi.

Pemerintah dinilainya tidak menjadikan momentum setahun pandemi untuk mempelajari dan mengeluarkan anggaran terhadap dampak pandemi Covid-19.

"Di komposisi dasarnya (struktur anggaran pemerintah) misalnya. Anggaran untuk kesehatan terpaut jauh dibanding anggaran untuk infrastruktur. Termasuk untuk pendidikan yang sudah bagus tapi alokasinya sangat jauh sekali (dibanding infrastruktur)," ujarnya.

Hal itu karena sepengetahuan dirinya struktur anggaran untuk infrastruktur tahun 2021 berada di angka Rp414 triliun.

Sementara di sektor kesehatan hanya sekitar Rp169 triliun.