Pemerintah mantan Presiden Moon Jae-in melarang kampanye pada tahun 2020, dengan alasan masalah keamanan penduduk di perbatasan, tetapi para aktivis menyebut larangan itu sebagai upaya untuk menutupi Pyongyang dan membungkam kritik di tengah upaya untuk meningkatkan hubungan lintas batas.

Korea Utara telah berjuang melawan wabah infeksi COVID pertamanya, menyatakan keadaan darurat pada Mei setelah bertahun-tahun memberlakukan pembatasan ketat untuk mencegah virus memasuki negara itu .

Korea Utara, Negara Menyalahkan" src="https://im.indiatimes.in/content/2022/Jun/000_32CA9ZA_62b18a9291fa8.jpg?w=725&h=465&cc=1" style="height:465px; width:725px" />

Pada Juli 2020, pemimpin Korea Utara Kim Jong Un mengumumkan keadaan darurat dan memberlakukan penguncian selama tiga minggu di kota Kaesong, dekat perbatasan antar-Korea, setelah seorang pria yang membelot ke Selatan pada 2017 kembali ke kota itu dengan menunjukkan gejala COVID.

Korea Utara telah mengklaim gelombang COVID telah menunjukkan tanda-tanda mereda, meskipun para ahli menduga pelaporan yang kurang dalam angka-angka yang dirilis melalui media yang dikendalikan pemerintah. Korea Utara melaporkan 4.570 lebih banyak orang dengan gejala demam pada hari Jumat, dengan jumlah total pasien demam yang tercatat sejak akhir April mencapai 4,74 juta.

Pyongyang setiap hari mengumumkan jumlah pasien demam tanpa menyebutkan mereka sebagai pasien COVID, tampaknya karena kurangnya alat tes.