Politisi Golkar ini juga menambahkan tahun 2020 silam pihaknya di DPRD Riau hearing dengan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Pekanbaru , waktu itu komisi IV sangat terkejut selama ini master plane banjir kota pekanbaru tidak dibuat dan tidak ada.

Pihaknya mendesak agar master plane harus segera di buat agar masalah banjir kota Pekanbaru bisa ditangani bersama - sama dari semua tingkatan baik pusat, provinsi, kota pekanbaru.

Karena diakui Parisman, anggarannya yang sangat besar untuk penyelesaian banjir kota Pekanbaru ini. Master plane penanggulangan banjir kota Pekanbaru baru selesai 2021 akhir .

"Ini akibat selama ini Kota pekanbaru terlalu fokus ke Tenayanraya untuk perkantoran pemko yang menelan anggaran sangat luar biasa besarnya,  masalah masyarakat kota Pekanbaru tidak pernah tertangani dan terjadi pembiaran,"ujarnya.

Iwan Fatah juga menambahkan, Provinsi Riau mengucurkan banyak anggaran untuk Kota Pekanbaru 2021 hampir Rp100 Miliar dan tahun ini Rp100 miliar.

Ketua Komisi IV ini juga ingin memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat, soal kewenangan sungai, dimana dalam pernyataan Roni Pasla menyebutkan sungai di Kota Pekanbaru kewenangan Provinsi, menurutnya itu adalah pernyataan keliru dan berbicara tanpa data alias Asbun.