RIAU24.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengimbau kepada seluruh Kepala Daerah baik Gubernur Bupati hingga Walikota untuk menjaga stabilitas harga dan inflasi daerah bahkan, dirinya memperingatkan kepada 5 provinsi di Indonesia yang angka inflasinya tembus di atas 6 persen pada Juli 2022.

Jokowi meminta pemerintah daerah mencermati secara detail apa yang menyebabkan inflasi di provinsi-provinsi tersebut tinggi dikutip akun tiktok @Indonesia01 Jum’at (10/8/2022).

Hal tersebut disampaikan kepala negara pada Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Tahun 2022 di Istana Negara, Seperti diketahui inflasi nasional per Juli 2022 sudah menyentuh 4,94 persen secara tahunan.

"Lihat, ini lima provinsi yang inflasinya di atas 5 persen provinsi Jambi hati-hati sudah berada di angka 8,55 persen, Sumatera Barat berada di angka 8,01 persen, Bangka Belitung 7,77 persen, Riau di angka 7,04 persen, Aceh di angka 6,97 persen," ujar Jokowi saat memberi sambutan pada rapat koordinasi nasional pengendalian inflasi di Istana Negara.

"Tolong ini dilihat secara detil yang menyebabkan ini apa agar bisa kita selesaikan bersama-sama dan bisa turun lagi di bawah 5, syukur bisa di bawah 3," tegasnya.

Tidak hanya itu, Jokowi juga meminta koordinasi antar kepala daerah untuk menekan kenaikan harga komoditas yang berdampak pada inflasi dengan mendatangkan komoditas tersebut dari daerah lain yang memiliki pasokan melimpah.

Merujuk kepada kondisi ini, presiden kembali meminta kepala daerah mencermati situasi dunia yang berada pada keadaan yang tidak normal. 

Sehingga kepala daerah harus bekerja secara makro, mikro dan terperinci sehingga angka-angka inflasi dapat dipahami.

"Provinsi harus tahu posisi inflasi saya di angka berapa, nanti saya ke daerah saya tanya jangan gelagapan enggak ngerti posisi inflasi provinsinya berada di angka berapa. Mana yang tinggi, mana yang pada posisi normal mana yang pada posisi rendah," ujar Jokowi.

Diketahui, sebelumnya Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjyo dalam laporannya di acara Rakornas tersebut menyampaikan inflasi pada bulan Juli 2022 di Indonesia mencapai 4,94 persen. 

“Masih lebih rendah dari negara lain tapi melebihi dari batas atas sasaran 3 persen plus minus 1 persen,” ujar Perry.
 
Perry mengungkapkan inflasi ini terutama disebabkan oleh tingginya inflasi kelompok pangan bergejolak yang mencapai 11,47 persen, yang mestinya tidak lebih dari lima persen atau maksimal enam persen. 

“Tekanan bersumber terutama dari kenaikan harga komoditas global akibat berlanjutnya ketegangan geopolitik di sejumlah negara yang mengganggu mata rantai pasokan global dan juga mendorong sejumlah negara melakukan kebijakan proteksionisme pangan,” ujar Perry.

Menurut Kepala Negara, kepala daerah harus bekerja sama dengan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP) untuk selalu mencari tahu komoditas pangan yang menyebabkan inflasi.

(***)