RIAU24.COM - Meta Platform mengakui bahwa media sosial Facebook, WhatsApp dan Instagram yang semakin membuat panas konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina pada tahun 2021.

Hal ini dilaporkan langsung oleh Meta pada Rabu (21/9/22) yang mengatakan pengguna Palestina secara tidak adil menjadi sasaran moderasi pos dan masalah teknis di Facebook, WhatsApp, dan Instagram selama konflik Mei 2021 dengan Israel.

Dalam komentar yang dibuat kepada wartawan, perusahaan teknologi ini mengatakan bahwa konten berbahasa Arab telah terkena pembatasan posting, penghapusan tagar, dan pembagian ulang yang diblokir selama krisis, sementara konten Ibrani relatif tidak terpengaruh jika dibandingkan.

Kekerasan melanda Israel dan Palestina hampir sepanjang Mei 2021, dipicu oleh protes di Yerusalem Timur oleh warga Palestina atas penggusuran enam keluarga Palestina. Krisis tersebut menyebabkan setidaknya menewaskan 256 orang Palestina dan 13 orang Israel.

Setelah krisis, Meta mengontrak Business for Social Responsibility (BSR), sebuah organisasi nirlaba yang berfokus pada penilaian tanggung jawab sosial oleh bisnis, untuk melakukan uji tuntas mengenai dampak proses dan kebijakan perusahaan terhadap konflik.

Meta mengatakan bahwa menjelang pecahnya kekerasan pada 10 Mei, kesalahan teknis global terjadi, mencegah pengguna membagikan ulang pos, termasuk Israel dan Palestina.

Miranda Sissons, direktur hak asasi manusia global untuk Meta mengatakan bahwa itu tidak disengaja atau ditargetkan tetapi kesalahan global yang mempengaruhi puluhan juta orang.

“Tak lama setelah post-resharing diblokir, tagar Al-Aqsa, yang berkaitan dengan sebuah masjid di pusat krisis, juga diblokir oleh peninjau konten,” kata Meta.

Sissons mencatat bahwa orang yang membuat kesalahan adalah juga manusia, dan bahwa blok tagar telah diperbaiki setelah mereka mengetahui masalah tersebut.

Ada penegakan konten Ibrani yang kurang dan penegakan berlebihan untuk konten bahasa Arab selama krisis. Wartawan Palestina melaporkan bahwa akun WhatsApp mereka telah diblokir, yang sekali lagi dijelaskan sebagai tidak disengaja dan diperbaiki setelah Meta diberitahu.

Meta juga mengungkapkan, konten berbahasa Arab juga menerima pelanggaran pada tingkat yang jauh lebih tinggi daripada konten Ibrani, yang dapat dikaitkan dengan kebijakan Meta seputar kewajiban hukum terkait dengan organisasi teroris asing yang ditunjuk.

“Kami adalah perusahaan AS yang harus mematuhi hukum AS,” kata Meta dalam laporannya sendiri.

Pengguna juga diberi teguran palsu, yang menyebabkan visibilitas dan interaksi yang jauh lebih rendah, setelah postingan dihapus karena melanggar kebijakan konten.

Konsekuensi hak asasi manusia sangat parah. Berbagai hak seperti kebebasan berekspresi, kebebasan berserikat, dan lainnya dibatasi, dengan para jurnalis dan aktivis khususnya terkena dampak, menurut laporan BSR.

Laporan BSR berfokus pada semua produk Meta dan penggunaannya selama krisis Israel-Palestina, termasuk Facebook, Instagram, dan WhatsApp.

Laporan tersebut menemukan bahwa tindakan Meta pada Mei 2021 tampaknya berdampak buruk pada hak asasi manusia pengguna Palestina atas kebebasan berekspresi, kebebasan berkumpul, partisipasi politik, dan non-diskriminasi, dan, pada akhirnya, pada potensi warga Palestina untuk berbagi informasi dan wawasan tentang pengalaman mereka saat itu terjadi.

Ini tercermin dalam percakapan dengan mereka yang terpengaruh, banyak di antaranya berbagi dengan BSR pandangan mereka bahwa Meta tampaknya menjadi entitas kuat lain yang menekan suara mereka.

Tinjauan tersebut menyatakan bahwa peran Meta bukan untuk menengahi konflik, melainkan untuk menghasilkan dan menegakkan kebijakan untuk mengurangi risiko yang dapat diperburuk oleh platform dengan membungkam suara, memperkuat asimetri kekuatan, atau membiarkan penyebaran konten yang memicu kekerasan.

Meski BSR memang menonjolkan praktik baik dari pihak Meta, namun masyarakat tetap merasakan dampak represif, meski kemudian diperbaiki kesalahannya.

Ada kesalahan dan masalah lain yang terjadi sepanjang periode yang disorot secara luas dalam laporan.

Namun, setelah tinjauan rinci dan lengkap, BSR mengidentifikasi bias yang tidak disengaja sambil juga menyoroti praktik yang baik. Ada 21 rekomendasi yang diberikan kepada Meta untuk mengambil tindakan untuk mengatasi dampak buruknya terhadap hak asasi manusia.

Dari rekomendasi ini, Meta saat ini menerapkan 10, sebagian menerapkan empat, menilai kelayakan enam, dan memilih untuk tidak mengambil tindakan pada satu.

Sissons menyoroti bahwa hak asasi manusia yang baik bukanlah latihan kepatuhan. “Ini membantu kami belajar untuk meningkatkan produk dan kebijakan kami,” katanya.

(***)