RIAU24.COM - Pemerintah Arab Saudi mengumumkan peraturan dan pembatasan ketat selama bulan suci Ramadan tahun ini. Peraturan itu termasuk beberapa yang kontroversial seperti pengurangan pengeras suara masjid, pengawasan jemaah yang ingin i'tikaf selama 10 hari terakhir, pembatasan donasi dan pelarangan pembuatan film atau penyiaran salat di dalam masjid.

Dalam dokumen yang dirilis dan diedarkan pada Jumat (3/3/2023) oleh Menteri Urusan Islam Arab Saudi Abdul Latif Al-Sheikh, bulan suci Ramadan diatur oleh sepuluh poin, yang harus dipatuhi orang-orang di dalam Kerajaan. 

Di antara perintah tersebut adalah, “Imam dan muadzin tidak boleh absen kecuali sangat mendesak, shalat Tarawih (malam) tidak diperpanjang, dan menyelesaikan shalat tahajud pada sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan, sebelum adzan salat subuh, dengan waktu yang cukup, agar tidak menyusahkan jemaahnya.” 

Menurut Sindonews melansir dari laporan Middle East Monitor, aturan ini juga mencakup hal-hal seperti, "Tidak menggunakan kamera di masjid untuk memotret imam dan jemaah selama salat, dan tidak menyiarkan salat atau menyiarkannya di media apa pun."

Peraturan itu juga mewajibkan "tanggung jawab imam untuk mengotorisasi i'tikaf (berdiam diri di masjid selama sepuluh hari terakhir) dan mengetahui data mereka." 

Kementerian juga melarang masjid mengumpulkan sumbangan keuangan untuk makan berbuka puasa bagi orang yang berpuasa, dan untuk makanan semacam itu disiapkan dan diadakan di area yang ditentukan di halaman masjid daripada di dalam masjid itu, dan dilakukan di bawah tanggung jawab dari imam dan muadzin. 

Keputusan kontroversial lainnya yang diumumkan Kementerian adalah pembatasan jumlah dan volume pengeras suara yang mengumandangkan adzan. Kebijakan ini merupakan kelanjutan dari keputusan yang sama awal tahun ini dan tahun lalu. 

Pemerintah Saudi juga melarang total penyiaran doa dan bacaan mereka, bersama dengan larangan orang tua membawa anak ke masjid untuk salat. Pembatasan tersebut telah memicu kemarahan dan reaksi dari banyak Muslim di seluruh dunia. 

Para kritikus melihat peraturan tersebut sebagai upaya lebih lanjut oleh pemerintah Saudi, di era Putra Mahkota Mohammed bin Salman, untuk membatasi pengaruh Islam dalam kehidupan publik melalui penggunaan pembatasan yang telah lama dipraktikkan orang-orang seperti mantan diktator Tunisia Zine El Abidine Ben Ali dan bekas Uni Soviet. 

Sementara itu, seperti yang ditunjukkan para kritikus, pemerintah Saudi semakin mempromosikan konser musik dan mengundang artis Barat populer serta tokoh budaya yang dianggap tak senonoh dalam upaya menarik khalayak internasional dan membuka masyarakat Kerajaan. 

Juru bicara Kementerian, Abdullah Al-Enezi, menepis kekhawatiran tersebut dalam wawancara telepon dengan saluran Al-Saudiya. Dia menyatakan, "Kementerian tidak mencegah berbuka puasa di masjid tetapi, sebaliknya, menyelenggarakannya, sehingga ada penanggung jawab yang mendapat izin darinya, dan mendapat fasilitas dalam rangka menjaga kesucian dan kebersihan masjid serta tidak memungut sumbangan selain kedinasan.” 

Dia juga membahas larangan merekam dan menyiarkan salat, mengklaim itu bertujuan "untuk melindungi salat dari eksploitasi dan aturan itu bukan karena ketidakpercayaan terhadap imam, pengkhotbah atau dosen melainkan untuk menghindari kesalahan, terutama jika itu tidak disengaja."