RIAU24.COM - Pemerintah Polandia telah memutuskan untuk melarang impor biji-bijian dan bahan habis pakai lainnya dari Ukraina untuk melindungi sektor pertanian Polandia, menurut pemimpin Partai Hukum dan Keadilan (PiS) yang berkuasa, Jaroslaw Kaczyski.

Karena tantangan logistik, biji-bijian Ukraina dalam jumlah besar yang lebih murah daripada yang diproduksi di Uni Eropa tetap tinggal di negara-negara Eropa Tengah, menurunkan harga dan merusak penjualan petani lokal.

Ini juga melambungkan masalah politik bagi PiS di tahun pemilu, seperti dilansir Reuters.

"Hari ini, pemerintah telah memutuskan peraturan yang melarang masuknya impor biji-bijian ke Polandia, tetapi juga puluhan jenis makanan lain (dari Ukraina)," kata Kaczyński dalam konvensi partai PiS.

“Daftar barang-barang ini akan masuk dalam peraturan pemerintah, dan ada barang-barang dari biji-bijian hingga produk madu, sangat-sangat banyak,” imbuhnya.

"Kami adalah dan tetap menjadi teman dan sekutu Ukraina yang tidak berubah. Kami akan mendukungnya dan kami mendukungnya. Tapi itu adalah tugas setiap negara, setiap otoritas, otoritas yang baik dalam hal apa pun, untuk melindungi kepentingan warganya, " kata Kaczyński.

Kaczyski mengklaim bahwa Polandia siap untuk memulai negosiasi dengan Ukraina untuk menyelesaikan sengketa biji-bijian dan bahwa pihak Ukraina sebelumnya telah mengetahui keputusan pemerintah Polandia.

Konflik Rusia dengan Ukraina adalah penyebab situasi saat ini, dikutip laporan Associated Press.

Uni Eropa menurunkan bea atas biji-bijian Ukraina untuk memudahkan pengangkutannya ke Afrika dan Timur Tengah setelah Rusia memblokir jalur laut ekspor konvensional.

Sejak saat itu, biji-bijian masuk ke Polandia, tetapi sebagian besar tidak berpindah ke Timur Tengah dan Afrika Utara seperti yang direncanakan oleh UE, lapor Associated Press.

Saat partai Hukum dan Keadilan konservatif yang berkuasa mencari masa jabatan ketiga, kebencian yang tumbuh dari para petani datang menjelang pemilihan musim gugur.

Meskipun survei menunjukkan bahwa ini adalah partai paling populer di negara ini, namun mungkin tidak memiliki cukup dukungan untuk memenangkan mayoritas di parlemen yang akan datang.

(***)