RIAU24.COM - Prancis terbakar karena protes kekerasan setelah pembunuhan polisi terhadap Nahel, seorang remaja berusia 17 tahun, di Nanterre saat berhenti lalu lintas. Tetapi apakah media sosial harus disalahkan karena memicu kerusuhan di negara ini?

Beberapa hari yang lalu, Presiden Prancis Emmanuel Macron meminta orang tua untuk menjauhkan perusuh anak dari jalanan.

Macron mengatakan bahwa beberapa anak muda tampaknya meniru video game kekerasan yang telah memabukkan mereka.

Macron mengatakan bahwa puluhan dari mereka yang ditangkap adalah muda, atau sangat muda.

Selain memperingatkan orang tua, Macron juga mendesak perusahaan media sosial untuk menghapus konten paling sensitif yang terkait dengan kerusuhan. Dia bahkan mengklaim video game berperan dalam kerusuhan tersebut.

Selama pidatonya pada hari Jumat, Macron tidak merinci jenis konten apa yang dia anggap sensitif, tetapi mengatakan dia mengharapkan semangat tanggung jawab dari platform media sosial.

Secara keseluruhan, para ahli sekali lagi mengatakan bahwa perusahaan media sosial seperti TikTok, Snapchat, dan platform lainnya memainkan peran untuk memicu kerusuhan yang meluas atas insiden penembakan polisi yang fatal.

Seperti dilansir The Associated Press, seorang pejabat Prancis, yang berbicara dengan syarat anonim, mengutip contoh nama dan alamat petugas polisi yang menembak Nahel yang dipublikasikan di media sosial.

Pejabat itu mengatakan bahwa seorang petugas penjara juga telah melihat kartu profesionalnya online, yang menunjukkan bahwa hal itu dapat membahayakan nyawa dan keluarga orang tersebut.

Macron memberikan pidato pada hari Jumat, di mana dia mengatakan bahwa dia mengharapkan semangat tanggung jawab dari platform media sosial tetapi tidak menentukan jenis konten apa yang dia anggap sensitif.

Pejabat itu mengatakan bahwa pemerintah juga berbicara dengan platform media sosial, termasuk Snapchat dan Twitter, meminta mereka untuk menghapus konten yang menghasut kekerasan.

Menurut pejabat itu, pemerintah Prancis juga bekerja untuk mengidentifikasi orang-orang yang meluncurkan seruan untuk melakukan kekerasan. Namun, langkah tersebut masih dalam tahap diskusi.

Hukum pelecehan dunia maya di Prancis

Di Prancis, ada undang-undang yang menentang pelecehan dunia maya karena ancaman kejahatan media sosial, seperti pemerkosaan dan pembunuhan dapat dituntut. Namun, itu sangat jarang.

Sebuah RUU disetujui oleh parlemen negara itu pada tahun 2020 yang akan memaksa platform dan mesin pencari untuk menghapus konten terlarang dalam waktu 24 jam.

Sekitar 12 bulan kemudian, 11 dari 13 orang didakwa oleh pengadilan karena melecehkan dan mengancam seorang remaja yang dengan keras mengkritik Islam dalam sebuah postingan online. Tapi terutama, orang-orang yang didakwa hanya mereka yang bisa dilacak.

(***)