RIAU24.COM - Kinerja Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dinilai beberapa pihak tidak ada yang salah. Ia sudah sibuk melakukan lobi politik ke sana-sini untuk menghadapi Pemilu 2024.

Meski begitu, Anggota Dewan Pakar Golkar Ridwan Hisjam membuka opsi Airlangga Hartarto dicopot dari jabatannya sebagai ketua umum melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub).

Melansir cnnindonesia.com, Ridwan juga meminta agar hasil Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar 2019 yang memutuskan Airlangga sebagai bakal calon presiden (capres) dalam kontestasi politik 2024 juga segera dievaluasi.

"Ya apabila keputusan Munas itu bukan Airlangga jadi calon presiden, berarti harus Munaslub kan, karena harus mengubah keputusannya. Jadi Munaslub dalam rangka mengubah keputusan bahwa Airlangga bukan capres," kata Ridwan, Senin (10/7).

Ridwan beralasan sejak Airlangga ditetapkan sebagai capres Golkar sejak 2019 lalu, hingga kini belum ada tanda-tanda 'kemenangan' Golkar. Bahkan sejumlah survei menurutnya telah mencatatkan Golkar disalip oleh partai lain.

Misalnya survei Litbang Kompas pada terbaru Litbang Kompas pada periode 29 April-10 Mei 2023. Golkar berada di urutan keempat dengan perolehan elektabilitas survei 7,3 persen, disalip Demokrat yang memperoleh suara 8 persen.

Ridwan pun menilai selama ini para pengurus partai terkesan diam dan tidak memberikan sinyal terkait sikap dan pilihan Golkar pada 2024 mendatang.

"Dengan diamnya seluruh kader dan komponen partai dari pusat sampai ke daerah itu membuat partai ini menjadi loyo," kata dia.

Lebih lanjut, Ridwan juga mengkritik Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang dibentuk Golkar bersama Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) juga tidak menunjukkan progres yang signifikan.

PPP malah sudah terang-terangan mendeklarasikan bacapres PDIP Ganjar Pranowo, sementara PAN juga diisukan akan berlabuh ke Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) dan mendukung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai capres 2024.

"Sampai sekarang masih belum jelas arahnya KIB itu. Karena ada yang sudah mendukung yang lain, ada yang masih belum, ada yang masih menunggu. Nah ini kita akan evaluasi, dalam artian dibahas lah. Karena fungsinya dewan pakar ini kan para pemikir lah," ujar Ridwan.