RIAU24.COM - Pemerintah Pakistan menghadapi tantangan keuangan yang parah karena tidak mampu membayar gaji kepada staf diplomatiknya yang ditempatkan di misi tertentu selama tiga bulan terakhir karena krisis likuiditas dolar yang parah, menurut sebuah laporan oleh Times of India.

Seperti dilansir The News International, atase pers yang bekerja di misi diplomatik di Amerika Serikat dan Hong Kong, serta konselor pers yang ditempatkan di Singapura, belum diberi kompensasi sejak Juni.

Laporan itu lebih lanjut menyatakan bahwa kementerian keuangan Pakistan telah mengindikasikan bahwa gaji tidak dapat dicairkan bahkan untuk bulan September, dengan alasan kehabisan cadangan devisa negara itu.

Krisis ini sangat memprihatinkan bagi para pejabat Pakistan yang ditempatkan di kota-kota di mana biaya hidup tinggi, seperti Washington, D.C. dan Hong Kong, karena mereka sekarang mungkin harus menghadapi satu bulan lagi tanpa gaji.

Sumber-sumber pemerintah terkemuka yang dikutip dalam The News International mengkonfirmasi penundaan gaji yang berkepanjangan, dengan menyatakan, "Atase pers yang bekerja di Washington, DC, dan Hong Kong serta konselor pers yang diwakili di Singapura terus hidup tanpa gaji mulai Juni."

Ini bukan pertama kalinya Pakistan menghadapi tantangan seperti itu dalam membayar staf diplomatiknya.

Pada tahun fiskal sebelumnya (2022-23), pemerintah menghadapi masalah serupa, yang pada akhirnya ditangani dengan persetujuan gaji melalui hibah tambahan oleh Menteri Keuangan saat itu Ishaq Dar untuk karyawan di Komite Koordinasi Ekonomi (ECC) Kabinet.

Ekonomi Pakistan telah berjuang selama beberapa tahun, yang menyebabkan kesulitan besar bagi penduduknya karena melonjaknya tingkat inflasi. Krisis semakin diperburuk oleh menipisnya cadangan devisa dan meroketnya harga energi.

Meskipun menerima persetujuan untuk bailout 3 miliar dolar yang telah lama ditunggu-tunggu dari Dana Moneter Internasional (IMF) yang bertujuan membantu Pakistan menghindari default pada pembayaran utangnya, Islamabad bergulat dengan tantangan untuk memenuhi persyaratan yang diberlakukan oleh pemberi pinjaman, yang semakin memperumit prospek keuangan negara.

(***)