RIAU24.COM -Kementerian Pertahanan Azerbaijan mengatakan pihaknya telah memulai kampanye "anti-teroris" di wilayah Nagorno-Karabakh yang disengketakan dengan Armenia.

Dalam sebuah pernyataan, Kementerian Pertahanan Azerbaijan menuntut penarikan total pasukan etnis Armenia dan pembubaran pemerintah di Stepanakert.

"Satu-satunya cara untuk mencapai perdamaian dan stabilitas di kawasan adalah penarikan angkatan bersenjata Armenia tanpa syarat dan sepenuhnya dari wilayah Karabakh di Azerbaijan dan pembubaran rezim boneka," katanya, seperti dikutip CNN International, Rabu (20/9/2023).

"Sebagai bagian dari tindakan anti-teroris lokal yang dilakukan di wilayah Karabakh Azerbaijan, titik tembak reguler jangka panjang dan instalasi militer angkatan bersenjata Armenia dihancurkan oleh serangan tepat dari unit Angkatan Darat Azerbaijan," tambah kementerian itu.

Kementerian tersebut mengklaim tentaranya mendapat penembakan sistematis dari angkatan bersenjata Armenia. 

Mereka kemudian menyebut tindakan dirancang untuk menetralkan infrastruktur militer dan pada akhirnya memulihkan tatanan konstitusional Republik Azerbaijan.

"Hanya target militer sah yang dilumpuhkan," tambahnya.

Pihak Azerbaijan juga mengatakan telah memperkuat posisinya, membawa unit-unit ke tingkat kesiapan tempur yang tinggi, dan ranjau telah ditanam di wilayah yang sebelumnya telah dirusak ranjau.

Kementerian juga mengklaim satu kendaraan Azeri menabrak ranjau dan dua warga sipil tewas.

Awal Mula Ketegangan Kedua Negara

Nagorno-Karabakh, daerah kantong etnis Armenia yang diakui secara internasional sebagai bagian dari Azerbaijan, telah menjadi penyebab dua perang antar negara bertetangga dalam tiga dekade terakhir, terakhir pada tahun 2020.

Ketegangan telah meningkat di wilayah tersebut selama berbulan-bulan, setelah pasukan Azerbaijan memblokade koridor Lachin pada Desember, memutus satu-satunya jalan yang menghubungkan Nagorno-Karabakh ke Armenia dan mencegah impor makanan ke sekitar 120.000 penduduknya.

Pasukan penjaga perdamaian Rusia, yang dikerahkan ke Nagorno-Karabakh berdasarkan ketentuan gencatan senjata tahun 2020, ditugaskan untuk mencegah pecahnya konflik baru. 

Namun Moskow dituduh tidak mampu atau tidak mau melakukan intervensi untuk melindungi Armenia, sekutu jangka panjangnya, dalam menghadapi agresi berkelanjutan dari Azerbaijan.

Pihak berwenang Karabakh mengatakan mereka telah meminta pembicaraan segera dengan Azerbaijan, di tengah berlanjutnya penembakan di wilayah tersebut.

Sebagai tanggapan, Kepresidenan Azerbaijan mengatakan pihaknya bersedia bertemu dengan warga Armenia Karabakh.

Namun mereka mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa Untuk menghentikan tindakan anti-teroris, kelompok bersenjata ilegal Armenia harus mengibarkan bendera putih, menyerahkan semua senjata, dan rezim ilegal harus membubarkan diri. 

Jika hal tersebut tidak dilakukan, tindakan anti-teroris akan dilanjutkan sampai akhir.

Perang sebelumnya, yang berakhir dengan kekalahan telak bagi negara bagian Nagorno-Karabakh yang secara de facto didukung oleh pemerintah Armenia, berlangsung selama 44 hari, sebelum gencatan senjata yang ditengahi Moskow mengakhiri konflik tersebut.

Kesepakatan itu mengatur sekitar 2.000 pasukan penjaga perdamaian Rusia untuk dikerahkan ke Nagorno-Karabakh untuk menjaga koridor Lachin. 

Namun pasukan penjaga perdamaian Rusia tidak mencegah pasukan Azerbaijan mendirikan pos pemeriksaan militer di sepanjang koridor tersebut, sehingga menghentikan impor makanan ke daerah kantong tersebut.***