Biar dapat Uang dari Puasat, Banyak Kepala Daerah Rekayasa Data Stunting
RIAU24.COM - Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyebut banyak kepala daerah yang kerap mengakali data stunting.
Mereka ketahuan membuat data palsu karena mengetahui pemerintah pusat mengiming-iming hadiah bagi daerah yang sukses menurunkan angka stunting dikutip dari liputan6.com, Senin 9 Oktober 2023.
Salah satunya yang dilakukan oleh salah seorang bupati yang masih kerabat dari Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, M Amir Uskara, Sulawesi Selatan.
Dia kedapatan memanipulasi data stunting di daerahnya. Sayang, Monoarfa tidak menjelaskan secara rinci siapa oknum dimaksud.
"Salah satunya itu bupati temannya Pak Amir yang memberikan data itu. Jadi datanya begini, terus dia langsung dengan bangga bilang dari 30an (persen) menjadi 8 persen," sebutnya.
"Eh, eh, tunggu dulu. Ini enggak mudeng. Kalau orang yang berhitung enggak mungkin dalam waktu 2-3 tahun bisa loncat seperti itu, enggak mungkin, enggak masuk akal. Hanya karena supaya bisa mendapatkan benefit dari pemerintah pusat," ujarnya.
Parahnya lagi, masih banyak daerah yang keliru terkait cara menghitung dan mengumpulkan data anak kekurangan gizi.
Sebagai contoh, oknum daerah kerap menghapus data stunting untuk anak usia di atas 5 tahun.
"Ketika seorang bayi, balita, begitu di atas 5 tahun karena dia sudah dianggap 5 tahun plus satu hari, meskipun dia masih stunting, keluar dia dari cakupan yang terkena stunting. Berkurang jumlahnya," sebutnya.
Sehingga masih banyak kepala daerah berbangga diri atas pencapaian dalam menurunkan angka stunting. Padahal sama sekali sama sekali tidak menyelesaikan solusi.