RIAU24.COM -  Kementerian Kesehatan RI menjelaskan sistem di balik pemberlakukan surat tanda registrasi (STR) seumur hidup untuk tenaga medis dan tenaga kesehatan. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan, yang telah disahkan oleh pemerintah dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Beberapa waktu lalu, geger kabar seorang dokter gadungan di Surabaya tertangkap setelah berpraktik selama dua tahun menggunakan identitas comotan dari dokter betulan di Bandung. Menyusul kasus tersebut, Dirjen Tenaga Kesehatan Arianti Anaya menyebut pemberlakukan STR seumur hidup ini salah satunya menyoroti potensi dokter palsu, sebagaimana yang terjadi beberapa waktu lalu.

"Kita membuat SDM Satu Sehat ini untuk menghindari adanya pemalsuan kalau STR ini kemudian tidak bisa dipalsukan, karena memang diterimanya secara manual," ungkap Arianti.

Nantinya, kata dia, setiap orang di dalam SDM Kesehatan akan bisa saling mengakses database satu sama lain. Akan ada data untuk publik yang bisa dilihat, misalnya tempat praktik dokter yang bersangkutan.

"Tentu tidak semua data pribadi kelihatan. Tapi informasi yang bisa diakses oleh masyarakat ini bisa dilihat, termasuk STR-nya. Ke depannya kita juga akan mengembangkan lagi STR ini bisa diakses melalui barcode sehingga tidak ada lagi dokter-dokter yang palsu yang terjadi seperti yang lalu," imbuh dr Arianti.

Bakal Berlangsung seperti LinkedIn

Dalam kesempatan tersebut juga, Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin menjelaskan para dokter dan nakes tetap akan menjalani pembaruan kompetensi meskipun STR berlaku seumur hidup, bukan lagi harus diperbaharui setiap lima tahun sekali seperti sebelumnya.

Dengan sistem terbaru, proses pembaharuan kompetensi nakes akan dilakukan secara digital. Pemutakhiran kompetensi bisa dilakukan sendiri oleh nakes, kemudian diverifikasi oleh pihak Kementerian Kesehatan.

"Semua ini akan kita lakukan secara digital dan transparan dengan fungsi audit yang baik sehingga semua pemilik registrasi ini bisa melihat sendiri data da dan perkembangannya," tutur Menkes.

"Pemutakhirannya bisa dilakukan sendiri kalau ada yang salah dengan bantuan verifikasi dari kami. Sama seperti LinkedIn lah, itu kan selalu update oleh teman-teman. Mirip, mereka bisa update sendiri tapi ada verifikasi dari kami. Semua dilakukan secara digital, jadi prosesnya juga transparan," pungkasnya. ***