RIAU24.COM -Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia menolak Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bergabung ke koalisi pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih  Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada periode 2024-2029 nanti.

Menurut Sekretaris Jenderal Partai Gelora Mahfuz Sidik, PKS kerap mengeluarkan narasi yang mengadu domba dan membelah masyarakat.

Mahfuz mencontohkan PKS selama masa kampanye Pilpres 2024 melakukan serangan negatif kepada Gibran serta Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

Ia juga mengatakan PKS sempat mengeluarkan narasi dan cap pengkhianat kepada Prabowo lantaran bergabung dengan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin usai Pilpres 2019.

Hubungan Partai Gelora dan PKS tidak baik dengan sejarah panjang yang melibatkan orang-orang di dalamnya. 

Selain Mahfuz, banyak pula petinggi Partai Gelora seperti Anis Matta dan Fahri Hamzah yang dulunya merupakan kader PKS. 

Konflik tersebut bisa dinilai menjadi alasan lain Gelora menolak PKS bergabung ke dalam koalisi Prabowo-Gibran. 

Meskipun begitu, Prabowo disebut tetap membutuhkan PKS untuk bergabung ke dalam koalisi.

Direktur Trias Politika Strategis Agung Baskoro berpendapat Prabowo dan PKS sama-sama saling membutuhkan. 

Agung menilai kerja sama politik tersebut tidak akan sulit melihat hubungan baik antara Prabowo dengan PKS.

Pada Pemilu 2014 dan 2019, PKS berada di barisan pendukung Prabowo.

"Secara institusional relasi PKS dengan Gerindra baik karena pernah berkoalisi dalam 2 kali pilpres mengusung Prabowo-Hatta dan Prabowo-Sandi, sehingga terbuka peluang berkoalisi antara PKS-Gerindra karena relasinya saling membutuhkan," ujar Agung kepada CNNIndonesia.com, Senin (29/4).

Di sisi lain, menurut Agung, Prabowo membutuhkan tambahan satu partai politik setelah NasDem dan PKB menyatakan bergabung dengan koalisi pemerintahannya.

"Sementara di sisi PKS, kepentingannya untuk 'mengembalikan' sumber daya (resources) yang selama ini telah dikeluarkan selama 10 tahun di masa Presiden Jokowi sehingga berikutnya bisa melewati periode 2024-2029 dengan baik, sebelum bertarung kembali untuk periode 2029-2034," imbuhnya.

Agung memahami penolakan Gelora terhadap PKS karena menimbang irisan masa lalu yang tak tuntas diselesaikan dan kepentingan politik yang berkelindan dengan basis konstituen.

Agung juga menyadari apabila PKS masuk ke dalam koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran, maka sumber daya yang diterima akan sama dengan Gelora.

(***)